oleh

Kepada Elza Syarief, Miryam S. Haryani Akui Terima Uang E-KTP

Jakarta, Matarakyatmu.com – Kementerian Keuangan berjanji mencairkan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu, yakni pada Juni ini. Pencairan ini, guna memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang biasanya memasuki tahun ajaran baru untuk membayar biaya pendidikan dan untuk kebutuhan Idul Fitri.

Namun, dengan adanya pencairan ini, dikhawatirkan akan memicu inflasi selain kenaikan harga bahan makanan jelang lebaran.

Meski demikian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPA), Suhariyanto, berharap pencairan tersebut tak berpengaruh banyak pada inflasi.

“Kita harapkan jangan memicu inflasi. Kita mengharapkannya, justru akan memperkuat konsumsi rumah tangga yang nanti akan berpengaruh pada komponen konsumsi rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau¬† memicu inflasi sih enggak,” kata Suhariyanto, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Suhariyanto melanjutkan, untuk inflasi (bulan Juni nanti) lebih pada permintaan beberapa bahan makanan dan komoditas yang naik.

“Ya saya pikir pemerintah sudah antisipasi dengan stok pangan lebih terjaga dan memperbaiki tata niaga kebijakan. Mudah-mudahan tidak bergejolak,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah untuk tahun ini, menggelontorkan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sebesar Rp23 triliun. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan gelontoran dana tahun lalu sebesar Rp17,9 triliun.

Saat itu Elza memberikan saran agar Miryam tidak perlu takut memberikan keterangan sesuai fakta. “Terus saya katakan kalau memang faktanya begitu, kamu meyakini itu, ya kamu bicara saja tidak usah kamu takut,” katanya.

Terkait kasus ini, KPK sudah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka. Politikus Partai Golkar itu juga dicegah bepergian ke luar negeri sejak 30 Mei 2017 selama 30 hari ke depan.

Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntututan, dan pemeriksaan dalam sidang terhadap tersangka dan terdakwa, atau para saksi dalam kasus e-KTP, serta pemberiaan keterangan tidak benar yang dilakukan Miryam S. Haryani.

Komentar

News Feed