oleh

Kejari Kejar DPO Korupsi Pasar Pabaeng-baeng

MATARAKYAT_MAKASSAR – Kejaksaan Negeri Makassar tengah mengejar dua terpidana korupsi pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng Makassar, Taufhan Anzar Nur dan Abdul Azis Sidjo yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasi Pidsus Kejari Makassar, Sri Suryanti Malotu mengatakan pengejaran terhadap keduanya dilakukan lantaran kedua terdakwa menghilang saat akan dilakukan eksekusi digelandang masuk ke dalam tahanan.

Kedua terpidana, lanjut Sri tidak ditemui berada di kediamannya serta dinyatakan menghilang oleh keluarganya. Padahal sepatutnya terpidana sudah harus dieksekusi masuk ke dalam Lapas Klas 1 Gunungsari Makassar setelah kasus korupsi yang menjerat ya dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah oleh Mahkamah Agung.

“Kami sedang melakukan pencarian. Beri waktu kami satu pekan, kami akan berusaha menangkap kedua DPO,” tegas Sri.

Sri berharap baik Taufhan maupun Abdul Azis menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Untuk itu Ia meminta keduanya segera menyerahkan diri ke Kejari Makassar.

Data yang dihimpun, kedua terpidana dijerat dalam kasus korupsi pembangunan pasar Pabaeng-baeng atas perannya sebagai Direktur Utama PT Citratama Timurindo dan Direktur Operasional PT Citratama Timurindo pada tahun 2011 oleh Kejari Makassar Sebagai rekanan, keduanya dianggap telah memanipulasi HPS sehingga terjadi markup dalam anggaran pembangunan pasar tersebut.

Markup makin menguat sebab faktanya material bangunan pasar tidak sesuai spesifikasi. Akibat perbuatan terpidana, negara mengalami kerugian berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sulsel sebesar Rp1 miliar.

Oleh majelis hakim PN Makassar, terpidana dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta,  subsider 6 bulan kurungan serta diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp1.005. 692.894.

Tidak terima dengan putusan, terpidana melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Makassar dan menang di tingkat banding. Namun, oleh JPU melakukan kasasi ke MA. Perkara keduanya diputus oleh MA pada bulan Juli 2014 yang membatalkan putusan PT Makassar dan menghukum terdakwa sebagaimana putusan tingkat pertama.

Selanjutnya, terpidana kembali melakukan Peninjaun Kembali (PK). Namun MA menolak PK terpidana, sehingga putusan Pengadilan Tipikor, PN Makassar dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Peliput : Tenri | Editor : Olivia

Komentar

News Feed