oleh

Pansus Hak Angket Bertujuan Merevisi UU KPK

MATARAKYAT_JAKARTA – Gonjang-ganjing pembentukan Panitia Khusus (Pansus) KPK di Senayan terus menuai sorotan. Mulai dari keterlibat dalam kasus E-KTP yang terungkap di persidangan hingga kecuriaan akan berujung pada revisi UU KPK yang telah lama diharapkan politikus tertentu.

Kini, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK resmi terbentuk dan masa kerja 60 hari, Pansus tersebut akan bekerja menggali keterangan mengenai fungsi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.  Banyak LSM memberikan apresiasi negatif kemudian mengungkap motif dibalik pembentukan Pansus, diantaranya Indonesia Corruption Watch (ICW) mamatok empat konflik kepentingan di balik pembentukan Pansus Hak Angket KPK tersebut.

ICW menilai jika ada konflik kepentingan individu disebabkan Ketua Pansus KPKnya sendiri, Agun, disebut namanya di persidangan. Bukan hanya Agun, ada tiga anggota pansus juga disebut di persidangan oleh Novel Baswedan, mengancam Miryam,” ujar aktivis ICW, Emerson Yuntho, di Jakarta, Senin (12/6).

Konflik kepentingan kedua, berkaitan dengan kewenangan KPK dalam mengusut kasus korupsi secara massal, yang dapat mengancam komisi-komisi di DPR.  Emerson mencontohkan, kasus Damayanti. Damayanti pernah menyebutkan ada 54 anggota komisi DPR yang terlibat kasus proyek tersebut.  “Itu kalau KPK enggak dibendung, 54 orang itu akan kebendung semua,” ujar Emerson.

Ketiga, hak angket KPK juga dipandang memiliki kepentingan secara institusi, dalam hal ini institusi yang berkepentingan adalah DPR. BPK pernah mengeluarkan hasil audit mengenai kunjungan kerja DPR. Dari audit tersebut, didapatkan hasil bahwa kunjungan-kunjungan tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 945 Milyar. Ini lebih besar dari kasus Hambalang.

Kalau KPK memepermasalahkan dan menangani ini semuanya bisa kena. Aneh, DPRmempermasalahkan audit BPK soal dana yang digunakan KPK tapi tidak pernah mau menyinggung soal kunjungan kerja itu. Padahal ini soal serius, ini uang pajak dari rakyat yang digunakan untuk kunjungan dengan laporan yang asal-asalan,”  tambah Emerson.

Terakhir, partai politik juga memiliki konflik kepentingan dalam hak angket KPK. Ia menjelaskan, ICW pernah membuat mapping mengenai anggota-anggota kader partai politik yang ikut mendukung hak angket KPK. Dari 72 kader yang di proses, PDIP ada 23, Golkar 22, PAN 10, Nasdem 1, Gerindra 6. Sehingga, bisa disimpulkan ketujuh anggota parlemen yang bergabung di hak angket, mereka punya ketersinggungan dengan KPK.

Peliput : Noor Lapong | Editor  : Akbar Karca

Komentar

News Feed