oleh

Tim Uji Sahi RUU EPN Minta Masukan Pemprov. Sulsel

MATARAKYAT_MAKASSAR – Tim Uji Sahih Rancangan Undang-undang (RUU) Etika Penyelenggara Negara (EPN) Komite I DPD RI berkunjung ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (13/6). Dalam kunjungan tersebut untuk menadapatkan masukan terkait etika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.

Adapun Tim DPD yang hadir diantaranya Bahar Ngitung dari Sulsel,  Roblatul Adawiyah (NTB), Abdurahman Lahabato (Maluku Utata), Eni Sumarni (Jawa Barat),  Yusran Silondae (Sultra).

“Masih banyak sekali ditemukan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Karena itu, perlu untuk menggodok draft rancangan undang-undang yang mengatur “ujar  Abdul Latif

Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Latief mengemukakan, RUU EPN adalah sesuatu yang diperlukan kendati beberapa instansi sudah memiliki kode etik sendiri.

“RUU EPN itu nantinya akan menjadi payung utamanya, sehingga diperlukan sebagai kontrol bagi para pejabat penyelenggara negara. ” ungkap Abdul Latif, Selasa (13/6) di ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.

Lanjut ia katakan, Instrumen Hukum yang bersinggungan dengan etika yang berhasil diundangkan hingga saat ini adalah UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN.

UU diharapkan dapat menciptakan pemerintah yang efektif dan bisa mencegah terjadinya peyalahgunaan sumber daya negara.

“Indonesia memang belum mempunyai UU tentang Etika yang mengatur personalitas penyelenggara negara. Diharapkan undang-undang itu nantinya akan mendukung program revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden RI,  Jokowo Widodo” tutup Abdul Latif.

Peliput : Andi Ayatullah  |   Editor : Akbar Karca

Komentar

News Feed