oleh

Yusril : KPK Tak Perlu Minta Presiden Intervensi

MATARAKYAT_JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan agar KPK agar bertindak sesuai koridor hukum yang berlaku dalam menghadapi hak angket DPR. Karena tidak ada satu pun lembaga yang bisa menghentikan angket.

“KPK tak perlu minta-minta atau melibatkan Presiden kalau pun menolak Pansus Angket KPK di DPR,” kata Yusril Ihza Mahendra terkait permintaan KPK agar Presiden turun tangan mengintervensi angket DPR, Selasa (13/6/2017)

Menurut Yusril, angket merupakan hak dan kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan. Pengawasan melalui penggunaan hak angket itu adalah terhadap kebijakan pemerintah, dan terhadap pelaksanaan norma suatu undang-undang.

“KPK dibentuk dengan undang-undan,g karena itu, DPR dapat menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki sejauh manakah undang-undang tersebut telah dilaksanakan. Karena itu, marilah kita menghormati satu lembaga,” ucapnya.

“Apabila KPK ingin menghentikan hak angket DPR, maka satu-satunya jalan yang tersedia adalah melalui pengadilan. Silahkan, DPR telah memutuskan menggunakan hak angket untuk menyelidiki sesuatu tentang dirinya.

 

Peliput : Us | Editor : Red

Komentar

News Feed