oleh

LPPMI Endus Ada Oknum Anggota Dewan Tidak Laksanakan Reses

MATARAKYAT_LUTIM – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Temu Konstituen di setiap dapil pemilihan, sejak tanggal 14-17 juni 2017 lalu.

Kegiatan tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus di tindak lanjuti dalam rapat paripurna yang berlangsung, pada senin (19/06/17) baru ini.

Namun informasi yang di himpun, ada sebagian anggota DPRD disinyalir tidak melakukan reses perorangan atau temu konstituen.

Sebagaimana di atur dalam perintah UU MD3, hasil Bamus DPRD, keputusan bersama pimpinan DPRD, peraturan pemerintah dan UU 23 tentang pemerintahan Daerah.

Tak tanggung-tanggung pelaksanaan kegiatan tersebut, setiap anggota DPRD di siapkan anggaran reses sebesar Rp 15 juta perorang, dengan dua kali pencairan. Rincianya, Rp 10 juta sebelum kegiatan dan Rp 5 juta usai kegiatan, sekaligus melampirkan daftar hadir dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang di tandatangani oleh kepala Desa, dimana tempat kegiatan tersebut di laksanakan.

Adapun peruntukan anggaran ini yakni, Sewa soud sistem sebesar Rp 1 juta, sewa tenda Rp 2,1 juta, biaya makan minum Rp 912 juta, sewa kursi Rp 684 ribu, belanja cetak sepanduk Rp 600 ribu dan belanja lain-lain Rp 216 ribu serta belanja cetak foto Rp 200 ribu, hal ini di ungkapkan Direktur Eksekutif LPPMI, Saiful Ramang, melalui layanan via SMS ke redaksi Matarakyatmu.com, rabu (21/06/17).

“Untuk mencairkan dana Rp 5 juta ini, tentu melampirkan laporan pertanggung jawaban kegiatan, nah’ kalau mereka tidak melaksanakan reses lalu dana cair, ini patut di pertanyakan, kemungkinan di duga laporan fiktip,” tandasnya.

Menurutnya, yang menggelitik ketika pembahasan anggaran di tingkat komisi, maupun di tingkat bangkar, anggota DPRD yang tidak melaksanakan reses lalu ngotot di beri anggaran dengan alasan usulan masyarakat mendesak.

“Usulan yang mana mereka maksud, sementara tidak di laksanakan reses perorangan,” katanya.

Nah’ kalau begini, ketika ada anggota DPRD tidak laksanakan reses, masyarakat patut menggaris bawahi untuk tidak mendukung anggota DPRD ini pada Pileg mendatang, dan di perparah lagi ketika ada anggota dewan setiap pelaksanan reses tidak di laksanakan, habis dong’ dana Negara kalau seperti ini, ketus Saiful.

“Saya tidak usah sebut siapa-siapa saja anggota DPRD yang di maksud, cukup nama ini menjadi dokumentasi kami sebagai bahan tindak lanjut nantinya,” tandas Saiful.

Lanjutnya, jika benar hal ini tidak dilaksanakan oleh oknum Anggota DPRD maka hal itu adalah pelanggaran hukum yang wajib diusut tuntas.

“Ini adalah bentuk korupsi walaupun nilainya kecil dan harus di pertanggung jawabkan dihadapan hukum karena telah mencederai dan membohongi publik secara masif, serta dugaan bentuk kejahatan wakil rakyat yang sengaja dipertontonkan melalui Sidang Paripurna, tegas Saiful Ramang, sembari meminta aparat penegak hukum untuk mengusutnya.

Menurut Saiful, bahwa kabar beredar jika beberapa oknum wakil rakyat dalam laporan pertanggung jawaban reses di duga fiktip, karena melampirkan sejumlah dokumentasi warga yang sedang lakukan acara Aqiqah maupun acara syukuran lainnya dibawah tenda terowongan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang dilaporkan sebagai administrasi kegiatannya, bebernya.

“Hal ini kami akan usut atau menginvestigasi hasil temuan teman-teman di lapangan,” kunci Saiful.

Penulis: Zhakral | Editor: Akbar Karca.

Komentar

News Feed