oleh

Polisi Pastikan Petinggi Gerindra Sulsel Tersangka Korupsi

MATARAKYAT MAKASSAR—Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel resmi menetapkan pejabat Partai Gerindra Sulsel, Kilat Karaka sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Kab. Enrekang tahun 2015.

Selain Kilat, penyidik juga menetapkan dua rekannya yang lain sebagai tersangka masing-masing Marwan Ahmad Ganoko dan Sandy Dwi Nugraha.

Kilat Karaka diketahui sebagai Direktur PT. Haka Utama yang merupakan pemenang tender sedangkan Marwan Ahmad Ganoko selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Enrekang atau dalam proyek selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sandy Dwi Nugraha selaku Kuasa Direksi PT Haka Utama atau pelaksana.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, AKBP Juliar mengatakan ketiganya diduga melanggar tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Dimana dalam proyek tersebut ketiga tersangka berperan merugikan negara sebesar Rp 1.077.878.252, 65. Hal itu sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Diketahui proyek Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Enrekang tersebut bermula pada tahun 2015 dengan menggunakan Pagu anggaran sebesar Rp. 4.738.000.000.

Adapun pengerjaan dimenangkan oleh PT. HAKA UTAMA sesuai Kontrak Nomor : 15 / KONTRAK / PENG.RS Pratama / DKE / XI / 2015 tanggal 09 November 2015 dengan nilai Kontrak sebesar Rp 4.566.800.000.-.

Seiring pengerjaan proyek berjalan, Kilat Karaka yang merupakan Direktur PT. HAKA UTAMA memberikan Kuasa Direksi kepada SANDY DWI NUGRAHA, untuk mengerjakan seluruh item pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TA. 2015 dan dituangkan dalam Akte Notaris FATMI NURYANTI, SH dengan Nomor: 08 tanggal 09 November 2015.

“Ada pemberian FEE sebesar ± Rp. 80.000.000,- dari SANDY DWI NUGRAHA, kepada KILAT KARAKA sebagai tanda terima kasih pinjam pakai perusahaan ,”kata Juliar yang dihubungi Selasa (4/7).

Tak hanya itu dalam proses perjalanan proyek, Sandy juga melakukan penggantian personil inti serta peralatan yang ditawarkan oleh PT. HAKA UTAMA tanpa sepengetahuan dan persetujuan PPK, PPTK maupun Konsultan Pengawas.

“Dari hasil penyidikan dalam pelaksanaan pekerjaan ada beberapa alat yang tidak digunakan sesuai analisa penggunaan alat seperti Whell Loader, Dump Truck, dan Stamper namun alat tersebut tetap dibayarkan ,”terang Juliar.

Selain itu pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan sehingga mendapat penambahan waktu pekerjaan selama 56 hari kalender dan mendapat denda keterlabatan 1/1000 x 56 HK x 4.566.800.000,- = Rp. 255.740.800.

“Pekerjaan Pembangunan Rumah sakit pratama Kab. Enrekang dibiayai oleh APBD (DAK+) Kab. Enrekang T.A 2015 sudah dibayarkan 100 persen.Rencana pekan depan ketiga tersangka akan dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan,”tukasnya.

 

Peliput : Moel | Editor : Olive

Komentar

News Feed