oleh

Tipuan Gaya Oknum ASN di BPMD Sulsel

MATARAKYAT MAKASSAR, Hari pertama berkantor usai libur panjang dalam rangka hari raya Idul Fitri baru saja dimulai, Senin (3/7). Namun suasana gaduh sudah mulai nampak di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BPMD) Pemprov Sulsel, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) di Jalan Bougenville, Kecamatan Panakkukang.

Riuh suara saling bersahut-sahutan mengalun ditelinga Beberapa orang dari luar sengaja datang ke tempat ini. Mereka mencari seorang pegawai dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bernama Muh Sukram Sjadman. Ia ditempatkan di UPT PTSP BPMD Sulsel untuk menangani urusan perizinan yang terkait dengan Kesbangpol.

Kenapa Sukram dicari-cari? Ternyata, ia terbelit kasus dugaan tipu penipu dengan iming-iming menjadikan seseorang sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kasus ini berlangsung tahun 2014. Korban yang teridentifikasi sebanyak empat orang. Mereka telah menyetor uang hingga ratusan juta agar bisa terangkat menjadi PNS.

Sebenarnya, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Somba Opu. Karena mereka bermukim di wilayah tersebut. Hanya saja, keberadaan Sukram tidak diketahui secara pasti.

Dua tahun lamanya korban berupaya menempuh jalur persuasif. Mereka meminta pelaku untuk mengembalikan uang yang telah diserahkannya senilai Rp400 juta lebih. Namun, Sukram kerap bersembunyi ketika dicari.

”Sudah dua tahun saya selalu datang ke rumahnya meminta agar uangku dikembalikan. Kalau saya ke rumahnya, keluarganya biasa mengusirku. Biasa juga dia ada di rumahnya, tapi kata orang di rumahnya, dia tidak ada,” beber Fatmawati,

salah seorang korban, kemarin.
Fatma kemudian menjelaskan awal mula hingga dirinya terpedaya aksi tipu-tipu Sukram. Saat itu Sukram bertandang ke rumah tetangganya bernama Dg Sompa, seorang ibu rumah tangga.
Dalam pembicaraan itu, Sukram menyampaikan kepada Dg Sompa bahwa dirinya sedang mencari beberapa orang untuk dijadikan sebagai PNS.

”Dg Sompa inilah yang menyampaikan kalau dia (Sukram) mencari orang yang mau dijadikan PNS. Orang tua saya langsung mengiyakan. Ada juga tiga keluarga saya yang lain mau. Jadi jumlahnya empat orang,” terang Fatma lagi.

Dari pembicaraan itulah kemudian dibahas apa yang harus dipersiapkan. Ujung-ujungnya, pelaku meminta disiapkan uang sebesar Rp160 juta untuk satu orang.
Tak lama berselang, Fatmawati bersama tiga keluarganya yang lain kemudian menyerahkan uang sebagai tanda jadi. Jumlahnya mencapai ratusan juta. Tiga lainnya adalah Firmansyah, Sulfitrah dan Nuzul Rifandi.

Setelah menerima uang tersebut, Sukram kemudian datang dengan membawa kabar ‘baik’. Ia membawa Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Drs H Ismail Hasanuddin,MPd. SK nomor: 814.1/05/I/Set tertanggal 02 Januari 2014 itu berisi tentang Pengangkatan Sebagai Tenaga Sukarela dalam Menunjang Kelancaraan Pelaksanaan Tugas-tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Nama-nama korban tercantum dalam SK tersebut.
Saat membawa SK tersebut, Sukram kemudian menagih komitmen dari korban. Bila SK telah diterbitkan, uang sisa pembayaran yang telah disepakati harus diserahkan.

”Katanya, Pak Dirjen sedang berada di Makassar mau diservis. Saat menyerahkan Sk, dia langsung meminta uang tambahan. Sebenarnya Rp600 juta seluruhnya. Tapi ibu saya hanya menyerahkan Rp400 juta untuk kami berempat,” jelas Fatma lagi.

Ketika menyerahkan SK tersebut, Sukram langsung menyampaikan jika keempatnya sudah bisa mengenakan seragam pegawai. Fatma dan tiga keluarganya yang lain kemudian membeli pakaian masing-masing.

”Kami menunggu kabar kapan akan dibawa untuk berkantor. Tapi dia (Sukram) tak kunjung datang,” cetusnya.
Karena penasaran, Fatma kemudian berusaha mencari tahu dan bertanya kepada beberapa orang yang paham tentang SK pengangkatan CPNS. Alangkah kagetnya ia, karena SK yang diberikan kepadanya ternyata palsu. ”Banyak orang yang saya tanya soal SK itu, katanya palsu,” ujarnya.

Begitu mengetahui SK yang diterimanya palsu, Fatma kemudian mendatangi rumah Sukram. Sempat beberapa kali bersembunyi, Sukram berhasil ditemuinya.
Dalam pembicaraan mereka, Sukram mencoba membela diri. Dia mengklaim dirinya juga ditipu oleh seseorang bernama Syahril. Namun Fatma tidak mau tahu tentang Syahril. Karena selama ini dirinya hanya berhubungan dengan Sukram.

”Saya tidak mau tahu apakah dia ditipu oleh seseorang bernama Syahril. Yang jelas, dia (Sukram) berhubungan langsung dengan saya. Kami hanya meminta uang kami dikembalikan,” cetusnya.

Hanya saja, permintaan korban tak pernah dipenuhi oleh pelaku. Sebaliknya, Sukram selalu menghindar. Hingga akhirnya pada Senin (3/7), keluarga korban mengetahui keberadaannya tengah berada di kantor UPT PTSP BPMD Sulsel di Jalan Bougenville. Bak dikomando, mereka langsung mengepung kantor tersebut. Ada pula diantaranya yang menghubungi petugas Polsek Somba Opu.

Tak lama kemudian, tim Satreskrim Polsek Somba Opu tiba. Sukram kemudian dievakuasi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih bernomor polisi B 1458 POM. Ia digiring ke Mapolsek Somba Opu guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Badan Kesbangpol Sulsel, Andi Asmanto Baso Lewa yang dihubungi, Senin (3/7) membenarkan jika ada pegawainya bernama Sukram.

“Iya, memang ada staf Kesbangpol bernama Sukram. Dia ditempatkan di Pelayanan Satu Atap yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Tapi selama menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol, saya belum pernah lihat orangnya,” terangnya melalui telepon selularnya.

Menurut dia, berdasarkan informasi yang diperoleh, pegawai tersebut dulunya bertugas di kantor perwakilan atau penghubung Pemprov Sulsel di Jakarta.
Di sana, yang bersangkutan diduga terlibat kasus penipuan penerimaan CPNS. Dan karena kasus itu, dia kemudian dipindahkan ke Makassar, tepatnya Kesbangpol Sulsel.
Dia menegaskan jika kasus yang membelit pegawai tersebut adalah murni perbuatan oknum, tidak ada kaitannya dengan institusi tempatnya bernaung.

“Saya sempat mendengar kasus yang membelitnya. Jadi, itu tidak ada kaitannya dengan institusi. Kasusnya itu waktu dia masih di Jakarta. Yang bersangkutan sudah pindah memangmi ke sini sebelum saya menjabat kepala badan,” terangnya.
Kepada masyarakat yang ditengarai menjadi korban, Asmanto meminta yang bersangkutan melapor ke polisi agar persoalan ini bisa diselesaikan secara hukum.

Peliput :  Moel | Editor : Akbar

Komentar

News Feed