oleh

Dinas PUPR Palopo Gelar Seminar Pendahuluan Konsultasi Publik.

-Daerah-1.566 views

MATARAKYAT_PALOPO – Pemerintah Kota Palopo melalui dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palopo menggelar Seminar pendahuluan konsultasi publik I, terkait Penyusunan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palopo tahun 2017. Yang dilaksanakan di auditorium saokotae Palopo, Jumat (07/07/17).

Dalam laporannya, Kadis PU dan Penataan ruang Kota Palopo Ir. Anthonius Dengen MSi, menyampaikan kegiatan seminar kali ini, merujuk pada ketentuan perundang undangan Republik Indonesia no 26 thn 2007 tentang penataan ruang dimana dalam undang undang tersebut mengharuskn agar melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah (RTRW), 1 kali dalam 5 tahun,“ dan kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari hasil peninjauan kembali RTRW yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 lalu,” ungkap Antonius.

Lanjutnya, arahan terkait pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan tersebut merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan, pengembangan wilayah kabupaten kota yang jangka waktu perencanaan 5 tahun hingga akhir tahun perencanaan 20 tahun,” dengan adanya UU tersebut sehingga dianggap perlu untuk melakukan revisi RTRW terkhusus dalam wilayah Kota Palopo,” ungkapnya lagi.

Selain itu kata Anthonius, saat ini ada ketidak sesuaian antara perencanaan pembangunan 5 tahun sebelumnya dengan perencanaan pembangunan saat ini, dimana revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palopo yang telah ada sebelumnya, akan berdampak dengan adanya perubahnya perda no 9 tahun 2012, tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palopo yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dgn program nasional ( NAWACITA) dan berbagai kebijakan nasional lainnya yang terkait.

Ini bertujuan untuk penyusunan dokumen revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palopo diantaranya, agar dapat menyusun RTRW kota Palopo yang sesuai dengan tuntutan undang undang no 26 thn 2007 tentang penataan ruang, selain itu Daerah juga diharapkan memiliki visi jauh kedepan, dengan memahami berbagai perubahan potensi, papar Anthonius.

“Perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan, yang bersifat eksternal maupun internal yang tetap mengacu kepada program program pemerintah yang dianggap strategis guna kemaslahatan masyarakat banyak,” terangnya.

Terkait waktu pelaksaan kegiatan penyusunan dokumen revisi RTRW Kota Palopo akan dilaksanakan selama 240 hari kalender dimulai tgl 27 april 2017 sampai dgn tgl 23 desember 2017. Dimana anggarannya bersumber dari dana APBD melalui Dinas Pekerjaan Ymum dan Penataan Ruang Kota Palopo dengan nilai kontrak Rp 747.000.000,“ pelaksanaan kegiatan ini melalui dinas PU dan Penataan Ruang Palopo yang akan bekerjasama dengan PT OVAL dan DELAPAN ENAM selaku konsultan perencana,” tandasnya.

Ditambahkan Antonius, terkait manfaat yang diharapkan dari kgiatan ini guna meningkatkan kualitas dan kesadaran akan arahan pemanfaatan ruang wilayah kota Palopo yang berisikan indikasi program utama jangka menengah 5 tahun, serta tersusunnya rumusan antara keterkaitan dan saling pengaruh antara faktor-faktor RTRW Kota Palopo yang berhubungan dengan tinjauan internal terhadap perubahan serta potensi lokal dan wilayah Jota Palopo, kuncinya.

Senada dari itu Plt. Sekda Kota Palopo H.jamaluddin nuhung, mewakili Walikota Palopo JudasAmir saat membuka acara seminar pendahuluan atau konsultasi publik I yang dilaksanakan oleh dinas PUPR mengatakan, bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internalnasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan serta keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang lebih baik sesuai dengan aturan yang ada, katanya.

Lanjutnya, guna memperkukuh ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar pusat dan daerah agar tdk menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Sekda juga berharap, melalui seminar pendahuluan konsultasi publik ini akan diperoleh suatu dokumen laporan yang mengurain secara persial dan terinci atas berbagai permasalahan yang ada,baik permasalahan fisik,maupun non fisik, untuk kemudian mencari alternatif solusinya secara persial fan terperinci, kuncinya.

Pada seminar tersebut hadir sebagai peserta seminar diantaranya, Assiten 1 Bidang Pemerintah Setda Kota Palopo,Jajaran SKPD Kota Palopo, Perwakilan Dandim1403, Perwakilan Polres Palopo,para Camat Sekota Palopo.

Liputan: Egi/hms | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed