oleh

Pemberi Izin Grand Mall Maros Buang Handuk

-Daerah-1.662 views

MATARAKYAT_MAROS – Hasil investigasi Wartawan Matarakyatmu.com, menemukan keganjilan atas kekeliruan penerbitan UKL UPL yang mendasari terbitnya Izin Prinsip Kawasan Perdagangan dan Jasa PT Anugrah Sukses Lestari (ASL).

Kepala Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal, Kabupaten Maros, Andi Rosman saat ditemui di kantornya, menjelaskan, permohonan izin yang diajaukan PT Anugrah Sukses Lestari, terhadap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Mandai sesuai prosedur, ungkapnya, selasa (11/07/17).

Lanjutnya, luas bangunan secara keseluruhan diajukan dalam dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mencapai 92.761 m2, dengan luas lahan pengajuan tahan pertama 6 hektar kemudian saat ini diajukan kembali tahap dua seluas 2 Hektar.

Yang telah diterbitkan IMB berdasarkan Izin Lingkungan Upaya Kelayakan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL UPL), yang direkomendasikan Dinas Lingkungan Hidup. sesuai permohonan antara lain IMB rumah toko 3.600 m2, Hotel 2.148 m2 dan Grand Mall 8.480 m2, dengan total restribusi Rp4,8 Miliar yang diterima kas pendapatan Daerah, paparnya.

Menurut Rosman, luas lahan inilah yang dianggap keliru, mengapa Dinas Lingkungan Hidup sebagai tim Pokja perizinan mengeluarkan rekomendasi izin lingkungan berdasar UKL UPL dan itu kewenangan lingkungan hidup,” terangnya.

“Saya tidak tahu persoalan teknisnya karena pada saat penjuan izin, saya belum menjabat kepala badan,” katanya.

Masih dikatakannya, jika melihat luas bangunan yang di ajukan pemohonan dalam kawasan seluas 6 Hektar yang telah diberi izin prinsip kawasan perdagangan dan jasa, diantaranya pembangunan ruko, Mall dan hotel luasnya mencapai 14.761 m2, tuturnya.

“Semestinya, jika luasnya lebih dari 10.000 m2 sesuai aturan harus Amdal bukan UKL/UPL, karena luasnya bangunan itu satu paket permohonan dalam izin prinsipnya seluas 6 hektar, tapi hal itu bukan kapasitas kami yang menentukan,” ujar Rosman.

Menurutnya, pihaknya hanya berwenang mengeluarkan izin prinsip kawasan perdagangan dan jasan PT ASL, sesuai rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup, meski itu menggunakan, isin lingkungan berdasar SPPL, UKL, UPL atau Amdal.

“Jadi untuk sekarang, Jika Andal tidak kelar maka semua unit usaha dalam kawasan 8 hektar pengajuanya tidak bisa diberi izin oprasi maupun izin melanjutkan pembangunan hotel maupun water boom,” tegas Rosman.

Sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andi Davit Syamsuddin, mengatakan, pengajuan awal dilakukan oleh pihak PT ASL adalah izin UKL UPL sebagai tahap awal kegiatan pembangunan, karena akan melakukan pengembangan, maka UKL UPL ini harus ditingkatkan menjadi izin Lingkungan berdasarkan rekomendasi Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Liputan: Jumadi | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed