oleh

“Bola Panas” Perppu Ormas di Tangan DPR

MATARAKYAT_JAKARTA, Kini, “Bola Panas” Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas anti Pancasila berada di tangan DPR setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo meresmikan penerbitan Perppu yang disebut sebagai “Perppu Pembubaran Ormas” pada 9 Juli lalu. Penerbitan Perppu ini, resmi diumumkan oleh Menkopolhukam, Wiranto, dalam jumpa pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin (13/7).

Pemerintah memandang perlu menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat tanggal 10 Juli 2017, Perppu tentang Ormas  sama seperti Rancangan Undang-Undang pada umumnya  perlu mendapat persetujuan DPR. “Harus mendapat persetujuan DPR di masa sidang berikutnya dan  ada rentang waktu tertentu bagi parpol untuk melakukan pencermatan,” ucap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR.

Secara prosedur, Perppu itu akan diterima DPR dan diumumkan dalam sidang Paripurna. Kemudian Badan Musyawarah (Bamus) akan menentukan Perppu Ormas itu dibahas di panja (komisi) atau Pansus (gabungan komisi). Setelah selesai pembahasan di komisi, maka akan dibawa lagi ke sidang paripurna untuk diputuskan apakah Perppu Ormas yang diterbitkan Jokowi itu ditolak atau diterima.

Jika diterima DPR, maka Perppu otomatis menjadi undang-undang. Jika ditolak, maka Perppu tidak berlaku dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut ke DPR. Nah, sekarang tergantung wakil rakyat.

Liputan  : Nasrul Mujur          |    Editor : Akbar

Komentar

News Feed