oleh

Jalan Pintas “Memenggal” Ormas Lewat Perppu

MATARAKYAT_JAKARTA, Pemerintah telah melayangkan Peraturan Pemerintah (Perppu) ke DPR untuk dibahas. Gelombang protes pun berdatangan dari tokoh-tokoh politik maupun ahli hukum namun Menkopolhukam Wiranto mengaku heran dengan adanya penolakan. “Mosok kita ingin melawan organisasi yang nyata-nyata ingin bubarkan negara (Pancasila) kok ditolak,” ujarnya di Taman Mini Indonesia Indonesia, Jakarta Timur, Kamis (13/7)

Dengan adanya Perppu ini, ormas yang berjumlah lebih dari 344 ribu akan diteliti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. “Perppu itu kan payung Undang-Undang, dari situ nanti Kumham dan Dagri meneliti ormas mana yang kira-kira masuk wilayah yang merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup sebagai bangsa,” terangnya.

Kuasa Hukum Hizbut Tahrir, Yusril Ihza Mahendra menganggap isi dari Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pembubaran Ormas Anti Pancasil, merupakan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, sesuatu yang dulunya baru dapat diputuskan di pengadilan, saat ini dapat dilakukan sepihak oleh pemerintah.

Dibandingkan dengan UU 17 Tahun 2013, isi dari Perppu ini adalah sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Satu langkah mundur, dulu segala sesuatunya harus diputuskan dalam pengadilan, sekarang bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah, pemerintah lah yang menilai,” ujar Yusril.

Sementara Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto, mengatakan sejumlah poin yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas Anti-Pancasila, akan membawa Indonesia kepada era rezim pemerintah yang diktator. “Secara substansial, Perppu tersebut mengandung sejumlah poin-poin yang bakal membawa negeri ini kepada era rezim diktator yang represif dan otoriter,” ujar Yusanto di Gedung DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin  (12/7).

Yusanto menganggap melalui Perppu tersebut, pemerintah seolah menggunakan jalan pintas dalam membubarkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi masyarakat. Ia menganggap dalam melakukan pembubaran suatu organisasi masyarakat, pemerintah haruslah melalui semua tahapan proses pengadilan yang layak dalam mekanisme pembubaran suatu ormas yang diatur pada pasal 61 UU Ormas.

Liputan : Isio Libran Andi    |  Editor  : Akbar Karca

Komentar

News Feed