oleh

PERPPU Ormas Jika Disahkan Hanya Hasil Lobi di DPR

MATARAKYAT_JAKARTA,  Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 terus menghadirkan kontraversi. Salah satu pihak berlawanan adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan tegas menolak langkah pemerintah karena tak sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan regulasi No. 38/PUU-VII/2009 dengan menyebut bila  penerbitan Perppu harus memenuhi persyaratan yang ada dalam putusan tersebut. Tiga syarat sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, adanya kekosongan hukum karena UU yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembutan UU.

Syarat terakhir tersebut tidak terpenuhi karena tidak ada situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas,” kata Asfinawati dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (13/7). Alasan adanya ancaman keamanan nasional yang diakibatkan Ormas tertentu, dianggap hanya dalih. Adanya Ormas seperti HTI dianggap tidak cukup kuat untuk mengganggu keamanan nasional.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai ormas menuai serangkaian kritik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pada akhirnya aturan ini akan dibatalkan melalui mekanisme uji materi. Keyakinan Fahri ini disebabkan Perppu pembubaran ormas yang merampas hak dan kebebasan warga.

“Kalau lahir Perppu yang memiliki pretensi merampas kebebasan orang secara sepihak, tidak dilalui dengan undang-undang, itu pasti kena Judicial Review,” kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, hari ini (13/7).

Politikus yang jabat Wakil Ketua DPR RI tanpa Parpol mengatakan seharusnya pemerintah mengajukan revisi undang-undang bukan menerbitkan Perppu karena prosedur revisi UU Ormas terlalu lama,. Selain itu, Fahri yakin jika disahkan, maka hanya merupakan hasil lobi di parlemen.

Liputan  : Isio Libran   |  Editor  : Akbar Karca

Komentar

News Feed