oleh

Sidang Perdana Gugatan PTPN Mantadulu Diwarnai Unjuk Rasa

MATARAKYAT_LUTIM – Puluhan personil kepolisian dari Polres Luwu Timur mengawal jalannya sidang perdana gugatan terhadap PTPN dan Bupati Luwu Timur selaku pimpinan Daerah.

Tak hanya itu, kepolisian juga melakukan pengamanan terhadap unjuk rasa dari masyarakat Desa Mantadulu, kecamatan Angkona Lutim, saat mengawali sidang, kamis (13/07/17).

Sejumlah masyarakat menyampaikan aspirasi hal-hal yang mereka alami yakni, dicaplotnya lahan masyarakat dari pihak perusahaan PTPN dan tidak adanya penyelesaian dari pemerintah daerah sampai saat ini, sejak tahun 1990 silam, hak masyarakat dirampas.

Foto: sejumlah warga Desa Mantadulu menyampaikan aspirasi di halaman kantor PN Lutim terhadap tuntutan PTPN dan Bupati Lutim.

Unjuk rasa tersebut tak berlangsung lama dan berbuntut tidak anarkis setelah Ketua Pengadilan Negeri Malili, Khaerul, SH MH menemui sejumlah demonstran di halaman kantor PN Malili Lutim.

Setelah ketua PN Malili memberikan pencerahan kepada warga, sidang perdana pun di mulai, yang di pimpin langsung ketua PN Malili, sekaligus di hadiri kuasa hukum kedua belah pihak.

Pantauan awak media, pada persidangan tersebut, tidak di hadiri kuasa hukum dari pihak PTPN hanya di wakili pimpinan cabang. Menurutnya, pimpinan PTPN baru mau menyiapkan kuasa hukum, sementara dari pihak pemerintah daerah di hadiri kuasa hukum yakni, Agus Melas dan Kabag Hukum, Oksen Bija.

Usai sidang, Ketua PN Malili Khaerul, SH MH saat ditemui mengatakan, sidang perdana kali ini di lakukan pemeriksaan berkas masing-masing para kuasa hukum serta menyarankan kedua belah pihak agar melengkapi kelengkapan berkas surat kuasa dan melengkapi gugatan class action, karena kelompok itu harus jelas apa keinginan dan apa saja yang jadi masalah, ungkapnya, kepada awak media, kamis (13/07/17).

Di singgung adanya aksi tersebut, kata Khaerul, demonstrasi tersebut hanya merupakan penyampaian aspirasi, saya apresiasi apa yang di lakukan warga,”Insya Allah, nanti di lihat pada fakta persidangan sejauh mana persoalan ini,” kuncinya.

Informasi yang di himpun, sebanyak tiga ratus warga Mantadulu keberatan atas persoalan tersebut, dalam satu kelompok yang sama-sama merasa tanah mereka dicaplot oleh PTPN.

Sementara, keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini, dianggap selaku pemberi izin pengelolahan lahan.

Tak hanya itu, pemerintah daerah sudah berkali-kali menfasilitasi persoalan ini, namun tidak menuai titik terang, sementara surat sejarah tanah antara lain, SKT, sertifikat dan lain-lain, yang merupakan milik warga diduga telah di kantongi oleh pemerintah daerah sampai saat ini.

Atas persoal tersebut, warga menuntut ganti rugi sebesar 800 Milyar dan tanah milik warga di kembalikan seluas 300 hektar serta hak-hak pengelolaan yang selama ini tidak di nikmati.

Liputan: Zhakral | Editor: Akbar Karca.

Komentar

News Feed