oleh

Ricuh, PSB Tak Sesuai Fakta, Wali Siswa Nilai Kadisdik Palopo Pembualan

MATARAKYAT_PALOPO – Sejumlah wali siswa di kota Palopo menilai kepala Dinas Pendidikan, Akram Risa memberikan statement “gambo-gambo” atau pembualan terhadap publik terkait penerimaan siswa baru (PSB) di kota Palopo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau berjalan murni.

Sementara itu, penerimaan siswa saat ini khususnya di tingkat SMP tidak sesuai dengan aturan. Pasalnya, yang seharusnya penerimaan siswa melihat pada zona atau wilayah. Namun faktanya, pihak sekolah melihat dari latar belakang orang tua atau wali siswa, sehingga siswa berasal dari wilayah itu tidak terakomodir, hal ini di katakan Haris Abdullah Sulung, salah satu wali siswa kepada Matarakyatmu.com, jumat (14/07/17).

Menurut Haris, Kadis Pendidikan kalau mengutarakan statement harus di sertai fakta di lapangan, jangan asal ngomong, tandasnya.

Terkait pernyataan Kadisdik mengatakan bahwa,”saya menantang para orang tua siswa atau wali siswa kalau ada ketidak murnian silahkan dipublis, kalau perlu diributi,” pernyataan itu saya sayangkan, yang hanya sekedar ngomong di balik mejanya tanpa melihat fakta yang sebenarnya, ungkap Haris.

Tidak hanya Haris, terpantau di salah satu akun media sosial beberapa orang tua siswa menuliskan ketidak terimaan mereka akan aturan yang katanya murni tapi kenyataannya tidak, sehingga imbasnya ke sikologis anak didik. Menurut mereka (wali siswa-red), bukan salah orang tua siswa yang ingin anaknya sekolah disekolah pilihan mereka. Namun, ketidak tegasan pejabat terkait, yang justru tidak adanya ketegasan dalam menjalankan aturan.

Saking kesalnya, dilanjutkan dalam tulisan mengatakan,“ubah saja datanya, zona 2 atau 3 ubah aja jadi zona 1 dan poin 10 jadi poin 20. Siapa yang tahu? data kan di kirim secara online, apa masuk akal alamat zona 2 dan 3 bisa lulus meski nilai akademik 92 sekian-sekian, coba aja pikir sendiri, apalagi jika nilai akademik kurang dari 93.

Lanjut dalam tulisannya, itu saya tujukan untuk salah satu SMP terbaik! mungkin tidak semua sekolah hal itu terjadi. Karena, banyaknya pendaftar yang ingin berlomba-lomba masuk, meski itu sebenarnya tidak memungkinkan. kasihan deh kita yang orang susah! saya tidak setuju sistem ini diterapkan. Karena, beda aturan sistem online SMA dan SMP, ujarnya melalui tulisan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kadisdik Palopo terkait persoalan tersebut.

Liputan: Hr | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed