oleh

HTI Ajukan Gugatan Judicial Review PERPPU Ormas

MATARAKYAT_JAKARTA, Setelah Perppu Ormas anti pancasila diterbitkan pemerintah dan menunggu pembahasan DPR banyak Ormas menolak. Komisi Nasional Hak Azasi menemukan cacat hukum dan potensi pelanggaran HAM tapi Presiden Jokowi mempersilakan pembatalan lewat jalur hukum.

Gelombang penolakan mulai terjadi dimana-mana, penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisiasi Masyakarat (Ormas), meluas, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara Kali ini Komisioner Komnas HAM menyebut pelaksanaan Perppu itu berpotensi melanggar HAM dan mengancam demokrasi.

Maneger Nasution dari Komnas HAM menyampaikan, sejak  diterbitkan Presiden Joko Widodo, Komnas HAM langsung melakukan kajian terhadap Perppu yang dibuat untuk merevisi UU Ormas itu. Sepintas, kata Manager Nasution,  penerbitan Perppu tersebut didasarkan pada suatu niat yang baik di mana Pemerintah akan memberikan perlindungan HAM bagi warga negara.

Banyaknya Ormas, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat.  Menyikapi hal itu, Presiden Joko Widodo mempersilakan untuk menempuh jalur hukum. “Yang tidak setuju dengan Perppu Ormas silakan tempuh jalur hukum. ” kata Jokowi di acara peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jalan Pancoran Timur, Jaksel, Minggu (16/7).

Jokowi menyebut penerbitan Perppu ini  semata-mata demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi juga menegaskan bahwa negara tidak bisa dirongrong masa depannya. “Tapi yang kita ingin negara ini tetap utuh. Negara tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya, “tambah Jokowi.

Pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan mengajukan permohonan judicial review terhadap Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Rencananya HTI akan melayangkan gugatan tersebut pada hari Senin besok (17/7). “Iya rencana Senin besok, kami persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan juga tim pembela kami yang dipimpin oleh Prof Yusril Ihza Mahendra,” ujar juru bicara HTI, Ismail Yusanto.

Liputan : Isio Libran   |  Editor : Olive

Komentar

News Feed