oleh

Dedi Nilai Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Lutim Buruk, Bupati Diminta Evaluasi

-Daerah-1.290 views

MATARAKYAT_LUTIM – Mantan karyawan PT Sapta Sekata, Dedi kembali menelan kekecewaan. Pasalnya hampir dua bulan lamanya laporan pengaduannya terkait pemberian pesangon oleh PT Sapta Sekata yang tidak sesuai aturan tidak di tanggapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

“Percuma pak melapor ke Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur. Tidak di tanggapi. Saya sudah berulang kali datang. Hanya di janji saja bakal di bantu selesaikan masalah saya, namun kenyataannya belum ada tindak lanjut hingga hari ini” kata Dedi, Rabu (19/07/2017).

Menurutnya sejak memasukkan laporan 12 Mei 2017 lalu, sudah beberapa kali Dedi datang menindaklanjuti dan mempertanyakan hasil laporan penganduannya kepada Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur. Oleh pihak Dinas Tenaga Kerja, Dedi dijanji akan segera difasilitasi kasusnya dengan pihak perusahaan, PT Sapta Sekata, namun kenyataannya itu hanya isapan jempol belaka.

“Saya kecewa pak sama Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur, laporan saya tidak ditanggapi. Percuma pak melapor” keluhnya.

PT Sapta Sekata merupakan perusahaan kontraktor PT Vale Indonesia. Perusahaan ini dilaporkan mantan karyawannya, Dedi kepada Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur terkait pemberian pesangon yang tidak sesuai aturan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Mantan karyawan PT Sapta Sekata, Dedi yang telah bekerja diperusahaan tersebut selama 3 tahun dan berstatus berstatus karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) telah dirugikan dengan pemecatan sepihak dan tidak diberikan pesangon sebagaimana aturan yang berlaku.

Dedi menceritakan kronologi kasusnya. Ia mengatakan setelah berakhirnya masa kontrak, ia kemudian mempertanyakan kepada pihak perusahaan tentang bagaimana nasibnya, apakah di perpanjang kontraknya atau tidak.

“Setelah kontrak berakhir, saya menunggu konfirmasi pihak perusahaan. Namun setelah beberapa hari, saya akhirnya memutuskan menelpon pimpinan¬† perusahaan. Lewat pembicaraan itulah pimpinannya mengatakan kalau saya di PHK. Saya menerima dan menuntut pesangon saya dibayarkan” katanya.

Lanjut Dedi, setelah pembicaaran tersebut, perusahaan melakukan transfer via ATM uang sejumlah Rp 6.200.000. Jumlah ini kata Dedi tidak memenuhi aturan pemberian pesangon.

Menurutnya jika mengacu pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 156 ayat 1 menyebutkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja  dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Liputan: Zhakral | Editor: Akbar

Komentar

News Feed