oleh

Produk RPH Makassar Tanpa Sertikat Halal. Tanggungjawab Siapa?

-Metro-1.170 views

MATARAKYAT_MAKASSAR, Produk daging yang dihasilkan Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar diduga banyak tidak hiegenis sebab Perusda milik Pemkot Makassar ini tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan juga hingga kini pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak mengeluarkan sertifikat halal.

Bagi pengusaha dan pengumpul sapi atau kerbau yang mempergunakan fasilitas RPH hingga kini tak pernah memperoleh kesulitan untuk memotong hewan dari pihak pengelola RPH. “Sapi saya tak pernah melalui pemeriksaan kesehatan dan langsung dipotong. Walau demikian retribusi pemeriksaan hewan tetap dibayar,” ujar Syarif, seorang pengguna jasa RPH.

Kejadian ini telah berlangsung lama dan setiap hari antara 70 sampai 80 ekor perhari. Selain tidak ada pemeriksaan kesehatan hingga kini produksi daging di RPH tak memiliki sertifikat halal dari instansi atau lembaga yang menangani hingga sulit menyatakan jika daging dimaksud hiegenis. Harusnya, setiap sapi dan daging  sebelum dipotong harus melalui mekanisme.

Seorang pengamat, Ir. Takwin menyatakan jika sertifikat halal sulit dikeluarkan MUI sebab beberapa persyaratan tak dilakukan pengelola RPH Makassar. “RPH hingga kini tak memiliki protap penyembelihan hewan seperti pemeriksaan kesehatan padahal di KP3S ada tenaga medis kesehatan hewan tapi tak diberdayakan,” ujarnya.

Ditengarai jika RPH Makassar dalam pengoperasian perusahaan telah melanggar beberapa regulasi seperti UU Kesehatan Hewan, UU Perusda dan beberapa regulasi. Khusus RPH yang dibentuk Pemkot Makassar melalui Peraturan Daerah maka bertanggungjawab adalah Wali Kota Makassar. Hingga kini, tudingan jika daging produksi RPH belum mendapatkan klarifikasi.

Liputan : Akbar     | Editor : Olive

Komentar

News Feed