oleh

HMI Badko Sulselbar Tolak Perpu Ormas, Ini Tanggapan GP Ansor !

MATARAKYAT MAKASSAR – Diskusi kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi (Badko) Sulselbar Himpunan Mahasiswa Islam dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Makassar berlangsung Jum’at (21/7) di Warkol Kopi Zone jln Boulevar.

Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yaitu LBH KAHMI, LBH KNPI, HMI, PMII, GMKI, GP ANSOR, dan Perada.

Badko HMI Sulselbar dalam pernyataanya menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 yang dibuat oleh Pemerintah. Perppu tersebut dinilai sebagai bentuk kemunduran Demokrasi dan juga Perppu tersebut akan melahirkan Pemerintah yang otoriter disebabkan karena dalam mengambil keputusan yang bersifat subjektif untuk membubarkan ormas.

Diskusi ini bukanlah akhir dari pergerakan kami melainkan awal. Kami akan melakukan beberapa upaya untuk menolak Perppu ini, salah satunya kami akan melakukan upaya Hukum. Ungkak Taufik Husaini Ketua Badko HMI Sulselbar.

“Perpu ormas ini sudah diberlakukan, maka yang harus kita lakukan adalah pengawalan secara hukum, apakah kita akan menyampaikan ke MK atau ke DPR. Sejauh ini kami sudah mengeluarkan pernyataan sikap untuk menolak Perppu tersebut”. Tambahnya.

Pergerakan yang dilakukan oleh Badko bukan atas dasar atau indikasi pembubaran HTI melainkan atas dasar kajian mendalam. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan kemunduran demokrasi karena dinilai dalam mengambil keputusan atas dasar kepentingan beberapa kelompok bukan atas dasar kepentingan dan keutuhan NKRI.

Ditempat Terpisah, Ketua GP Ansor Sulsel yang dikonfirmasi Via Whasapp menanggapi santai ormas yang menolak Perpu tersebut, dalam pesan singkatnya, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulsel mendukung sikap tegas pemerintah dengan menerbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Terbitnya Perppu ini untuk mengatasi kebuntuan hukum mekanisme pembubaran Ormas atau pencabutan status badan hukum ormas.

Langkah pemerintah menerbitkan Perppu adalah untuk menjaga nilai nilai demokrasi Pancasila dan NKRI dari ancaman ormas-ormas yg mengklaim berasaskan Pancasila, namun justru prakteknya menyebarkan ideologo yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, sebagi contoh ideologi Khilafah islamiyah yg diusung HTI.
Bagi kami di GP Ansor mendukung sepenuhnya pemerintah diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017. Dan selanjutnya kami mengajak seluruh komponen masyarakat mendukung diterbitkannya Perppu ini.

Kami juga mengajak seluruh ormas agar memiliki kepatuhan hukum demi terjaganya ketertiban umum dalam berbangsa dan bernegara sesuai asas pancasila. Kehadiran perppu ini juga memberikan kepastian hukum dalam menjaga nilai nilai pancasila dan keutuhan NKRI, sekaligus mengakomodasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dari ancaman munculnya ideologi yang bertentangan pancasila dan NKRI.

Lebih lanjut,  Haji Tonang mengungkapkan bahwa “Soal adanya sebagian kelompok masyarakat yang kontra terhadap terbitnya Perppu ormas, Bagi Ansor tetap menghormati hal tersebut. Maka untuk lebih elegan mempersilahkan bagi yang menolak untuk menempuh jalur hukum,” tegasnya singkat.

Peliput : Noya | Editor : Akabar

Komentar

News Feed