oleh

DPRD Lutra Gelar Rapat Paripurna Ranperda Pertanggung Jawaban APBD 2016

MATARAKYAT_LUTRA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Luwu Utara dan pemerintah kabupaten Luwu Utara manandatangani berita acara persetujuan bersama atas ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dalam rapat paripurna dewan yang digelar senin (24/07/17) pagi.

Penandatanganan tersebut sesuai dengan hasil pembahasan bersama badan anggaran DPRD, bersama pejabat dari masing-masing SKPD di lingkup kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya dilakukan sejak tanggal 14 hingga 23 juli lalu.

Selain berita acara persetujuan bersama atas pertanggung jawaban APBD 2016 rapat paripurna kali ini sekaligus mendengarkan laporan badan pembentukan perda dan penandatanganan nota kesepahaman atas ranperda terkait hak keuangan dan admistratif pimpinan dan anggota dprd.

Penandatanganan dua berita acara dilakukan langsung oleh Ketua dprd Drs. H. Mahfud Yunus, MM dan Sekretaris Daerah Luwu Utara Ir. H. Abdul Mahfud, MM.

Dalam nota kesepahaman tersebut DPRD meminta seluruh SKPD yang memiliki retensi untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga di anggaran perubahan mendatang.

“Sudah menjadi kewajiban dari DPRD untuk membahas hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku, dan terkait retensi itu harus dibayarkan,” ungkap ketua DPRD Lutra, Drs. H. Mahfud Yunus.

Sementara itu, terkait ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd, dirinya menambahkan, jika paling lambat ranperda tersebut harus disahkan pada 28 juli mendatang sembari menunggu peraturan menteri dalam negeri yang akan mengatur mengenai kluster.

“Adapun mengenai besaran atau jumlah item nantinya akan ditentukan oleh kluster yang diatur didalam permendagri, yang jelas sesuai dengan kemampuan daerah. Harapannya kita semua di DPRD Luwu Utara paling tidak berada di kluster menengah,” tutupnya.

Liputan: Rama | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed