oleh

Petrus P. Rante Minta Predikat WTP Harus Dipertahankan

MATARAKYAT_LUTRA – Laporan Badan pembentukan Perda DPRD kabupaten Luwu Utara terhadap Ranperda kabupaten Luwu Utara tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

Pada rapat Paripurna DPRD yang dipimpin langsung, Ketua DPRD Kab. Luwu Utara, Drs. Mahfud Yunus, MM dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ir. H. Abdul Mahfud, MM serta para pimpinan SKPD di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (24/07/17).

Sebagaimana berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Luwu Utara TA 2016, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Nomor 165a/S/XIX.MKS/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 menyatakan pendapat atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara.

Petrus P. Rante selaku anggota Dewan dalam laporannya mengatakan, total pendapatan daerah yang dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp. 1.287.870.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.188.648.375.738, berkurang sebesar Rp.99.221.624.261 atau 92,30%.

Peran konstitusional DPRD sebagai lembaga pengawasan sudah cukup memberikan saran dan rekomendasi bagi perbaikan sistem pembukuan, manajemen dan pertanggungjawaban keuangan negara berfungsi sebagai upaya pencegahan tindak pindana korupsi dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta predikat WTP yang diberikan oleh Tim BPK Makassar harus tetap dipertahankan.

Liputan: Rama | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed