oleh

Retensi Belum Dibayar Pemda, Banggar DPRD Lutra Konsultasi Ke BPKD Sulsel

MATARAKYAT_LUTRA – Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Utara melakukan konsultasi dan mempertanyakan dana retensi yang belum di bayarkan oleh Pemkab Luwu Utara terhadap pihak rekanan, kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Konsultasi yang dilakukan oleh DPRD Luwu Utara di Badan pengelola keuangan daerah Provinsi Sulsel itu, diterima langsung oleh Bidang pengelola keuangan daerah Provinsi Sulsel, Sakura ,bersama dengan sejumlah pejabat Provinsi Sulsel lainnya.

Dalam penjelasannya, Bidang pengelola keuangan, Sakura mengatakan bahwa retensi itu adalah kewajiban yang harus di bayarkan oleh pemerintah daerah kepada pihak rekanan. Dan menurutnya, hal ini harus didahulukan dari yang lain agar tidak menimbulkan tumpang tindih.
“Seharusnya retensi dibayarkan oleh Pemerintah daerah ke pihak rekanan karena ini merupakan kewajiban, dan ini harus didahulukan dari hal yang lainnya,” kata Sakura.

Ia juga menyebutkan jika dengan belum dibayarkannya retensi ini maka akan berpengaruh dan menggangu pencatatan laporan keuangan, oleh karena itu seharusnya ini diatur dalam kontrak pada saat akan dikerjakan oleh pihak rekanan.

Sementara itu, Karimuddin anggota Badan anggaran (Banggar) DPRD Luwu Utara yang melakukan konsultasi mengatakan bahwa, dalam konsultasi yang dilakukannya ini ada beberapa catatan rekomendasi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulsel yang dia terima.

“BPKD Provinsi Sulsel, pertama meminta OPD memberikan penjelasan secara tertulis terkait dengan dana retensi yang tidak dianggarkan pada APBD pokok 2017 yang menjadi beban daerah.

Kedua, Badan pengelola keuangan daerah Luwu Utara agar melampirkan rincian dana silva tahun 2017.

Ketiga, terkait dengan utang daerah, harus menjadi skala prioritas yang harus dibayarkan dengan melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) terutama belanja tidak langsung,” terang Karimuddin.

Sebelumnya, anggota DPRD kabupaten Luwu Utara melakukan konsultasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pada kamis 20 juli 2017lalu, dalam konsultasi tersebut, sejumlah permasalahan terkait retensi dan hutang hutang pemda Luwu Utara yang terkuak pada saat rapat pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 pekan kemarin, yang dalam rapat tersebut berbagai persoalan hutang daerah dibahas diantaranya, retensi dan melonjaknya hutang daerah dari 35 milyar menjadi 45 milyar.

Liputan: Rama | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed