oleh

Bupati Toraja Utara Dituding Tidak Manusiawi

MATARAKYAT_TORUT – Bupati Toraja Utara Kala’ Tiku Paembonan diduga merampas hak manusia dan sangat tidak manusiawi. Pasalnya, lima orang ASN di Pemda Torut gaji pokok dan tunjangan lain-lain tidak dibayarkan.

Hal tersebut belum diketahui apa penyebabnya, namun hal ini di katakan salah satu korban yakni, Kalvin Tandiarran, mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, saat konfrensi persnya di Rantepao, Rabu (26/07/17).

Menurut Kalvin Tandiarrang bahwa Bupati Toraja Utara, Kala’ Tiku Paembonan, tidak manusiawi kepada kami Aparatur Sipil Negara (ASN) karena kami ada 5 orang ASN telah dibunuh secara tidak langsung keluarga kami serta menghambat masa depan anak-anak kami yang sekolah akibat dari dihentikannya gaji kami, ujarnya.

Lanjutnya, bahwa kami sudah 2 bulan tidak diberikan gaji pokok dan ada 6 bulan tidak dibayarkan tunjangan jabatan, ditambah gaji 13 sama tunjangan hari raya pun juga tidak ada sama sekali, katanya.

Lebih parahnya kata Kalvin, saya 3 kali diberikan SK Fungsional yang tanggal,bulan, dan tahun sama semua tapi Jabatan berbeda-berbeda dengan jumlah upah tunjangan juga berbeda, tandas Kalvin.

Disela konfrensi Pers tersebut mantan Kadis Pendidikan Toraja Utara nonjob itu juga menjelaskan, jika penghentian gaji dan tunjangan itu tidak ada sekali informasi kepada kami dan sudah saya tanyakan ke bendahara daerah yakni Dana, tapi jawabannya adalah penghentian gaji bapak atas perintah pimpinan, bebernya.

Terpisah, Yunus warga Torut selaku Ketua LSM LP-KPK KOMCAB Toraja Utara menyayangkan atas kejadian tersebut.

“Sudah sangat jelas jika Bupati Toraja Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Daerah dan sebagai pimpinan yang harus bisa menata serta mengatur arah kebijakan pemerintah daerah Toraja Utara sangat melanggar aturan jika gaji ASN tidak dibayarkan sampai tunjangan,” ketusnya.

Karena itu kata Yunus, bukan kewenangan pemerintah daerah untuk menstopkan gaji para ASN sebab itu sudah dianggarkan melalui DAU dari APBN yang ditransfer ke rekening Daerah untuk dibayarkan ke yang bersangkutan, tambah Yunus selaku Ketua LP-KPK Komisi Cabang Toraja Utara, tandasnya.

Menurutnya, pemerintah kabupaten Toraja Utara diduga tidak mampu mengelola sistem pemerintahan yang baik serta melanggar kebijakan dalam tata kelola anggaran dan keuangan daerah, kuncinya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Toraja Utara terkait masalah tersebut.

Liputan: Widian | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed