oleh

Ada PNS di Lutim Bergabung di HTI, Kesbangpol Akan Panggil

MATARAKYAT_LUTIM – semenjak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pencabutan tersebut, tentu komposisi kepengurusan HTI di daerah akan berimbas, seperti halnya kabupaten Luwu Timur.

Informasi yang dihimpun, susunan kepengurusan HTI di Lutim sudah terbentuk yang dipimpin berinisial KU, sekertaris, SS dan bendahara, MAM.

Tak hanya itu, diketahui satu orang anggota HTI berstatus PNS di Pemda Lutim berinisial AR.

Hal ini dibenarkan Kepala Kesbangpol Lutim, Hasanuddin Benggareng saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (28/07/17).

Menurutnya, saat pemerintah pusat mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tentunya hal ini kami akan tindak lanjuti, ungkap Hasanuddin.

“Berkas kepengurusan HTI Lutim kami kantongi, yang sebelumnya ada salah satu PNS dilingkup Pemda Lutim berinisial AR pernah membawa berkasnya untuk mendaftarkan organisasi tersebut ke kami,” bebernya.

Disinggung oknum PNS tersebut apakah tergabung dalam HTI atau tidak, kata Hasanuddin, iya bergabung, oleh sebab itu rencananya hari senin kami akan panggil untuk dibuatkan surat penyataan, katanya.

Terkait apakah ada sangsi atau tidak, tambah Hasanuddin, dalam surat pernyataan tersebut nantinya, AR apakah memilih ingin mengundurkan diri dari HTI atau dari PNS, tandasnya.

“Insya Allah hari senin depan kami akan panggil yang bersangkutan apakah dia akan bertahan atau mundur dari PNS, keputusan itu tergantung dia nantinya,” tutupnya.

Liputan: Harding | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed