oleh

Ini tanggapan Keluarga terpidana Kasus DID Lutra

MATARAKYAT_LUTRA – Bagaimana tanggapan Keluarga H. Agung terkiat vonis ini. Melalui saudara kandungnya, H. Sakaruddin mengaku ikhlas menerima vonis yang diberikan kepada H. Agung dalam kasus DID Lutra atas kapasitas sebagai PPTK dalam proyek DID senilai Rp 24 Miliar pada Dinas Pendidikan Kab. Lutra. Namun demikian Ia berharap agar penentu kebijakan utama dalam proyek ini, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati pada saat itu agar bertanggung jawab.

“Keluarga dan masyarakat Lutra pasti menunggu dan berharap bahwa Negara tak boleh kalah atas kasus DID Lutra siapapun dia, apapun jabatanya hendaknya dapat diproses seadil-adilnya sesuai peran dan apa yang didapatkan dari proyek ini,” tandas Direktur LPTTG Malindo ini.

Sudah tidak menjadi rahasia umum di Pemkab Lutra lanjut Sakaruddin, bahwa untuk mendapatkan proyek terkecil sekalipun harus melalui Bupati, apalagi proyek Rp 24 miliar lebih,” tidak mungkin hanya seorang H. Agung yang menentukan kontraktor yang mengerjakan proyek dan menentukan berapa feenya,” ungkapnya.

Lanjutnya, siapa yang menerima gratifikasi dan dalam bentuk apa, serta ada atau tidak terjadi mark-up harga dalam proyek tersebut, kesemuanya ini Negara tidak boleh kalah. Namun cepat atau lambat maka penikmat proyek DID Lutra akan mempertanggung jawabkan di depan hukum, ingat persoalan DID Lutra bukan persoalan H. Agung sendiri, akan tetapi persoalan DID dengan dana yang cukup besar adalah uang rakyat Lutra , dan banyak pihak yang menuntut keadilan siapa pun pelakunya,” ujarnya.

H. Agung kata Sakaruddin sudah dituntut Negara, sesuai porsi kesalahnya, sehingga idealnya atasan tertingginya pun harus bertanggung jawab, dan tidak boleh cuci tangan apalagi bebas kesana kemari. Kami mendapat kan info bahwa ada atasan H. Agung yang mengkalim dirinya sebagai orang dekat RI 02 Wapres serta kawan dekat dengan salah satu komisioner KPK, tapi mudah -mudahan itu hanya mengklaim diri saja, karena yang pasti setahu saya kalau soal korupsi di tanah air, Negara tidak mengenal orang dekat atau orang jauh kalau sudah merasa pernah menerima sesuatu yang bukan hak nya apalagi terindikasi Korupsi, maka tunggu saja cepat atau lambat Negara pasti mengejarnya bahkan memenjarakanya kalau terbukti pernah menerima sesuatu yang bukan haknya,” kuncinya.

Liputan: Rama | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed