oleh

Eks Karyawan PT Truba Gelar Unjuk Rasa di Jl. Poros Malili-Sorowako

MATARAKYAT_LUTIM – Puluhan masyarakat Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Miskin Lingkar Tambang (ARMLT) menggelar unjuk rasa di jalan Poros Malili-Sorowako, Km 3, Senin (07/08/17) pukul 08.30 Wita.

Unjuk rasa yang dipimpin Nasrum Naba selaku koordinator lapangan (Korlap) menuntut sembilan poin terhadap PT Truba sebagai bentuk pernyataan sikap antara lain, menuntut pihak Disnakertrans Lutim mempertanggung jawabkan terbitnya surat pelepasan hak dari PT Truba Jaya Engineering yang disetujui oleh pihak Disnakertrans sebagai bentuk penggelapan kewenangan.

Nasrum Naba selaku Korlap aksi mengatakan, ada 9 item tuntutan kami, saat aksi, Kadisnaker Firnandus Ali menghampiri demonstran, saya mengajukan pertanyaan ke beliau, bahwasanya apakah surat tentang pelepasan hak itu dibenarkan menurut ketentuan UU no 13 tahun 2003, beliau menjawab itu tidak ada diatur dalam ketentuan dalam UU tenaga kerja. Nah, Disnaker harus paham bahwa segala tindakan perusahaan harus tunduk pada aturan tertinggi dalam hal ini UU Ketenagakerjaan, ujarnya.

Menurut Kadisnaker kata Nasrum Naba, persoalan ini saat itu dirinya belum menjabat selaku Kadisnaker, oleh sebab itu terkait persoalan ini saya sudah komunikasi dengan tim mediator dari Makassar, Insya Allah hari rabu mereka akan tiba di Lutim membahas persoalan ini, tandasnya.

Ia menambahkan,menurut kajian hukum kami terkait persoalan ini, bahwa surat pernyataan pelepasan hak yang ditandatangani oleh sejumlah karyawan,kami menduga kuat itu adalah skenario atau rekayasa yang disiapkan dalam bentuk blangko yang sudah disiapkan perusahaan dalam hal ini PT Truba. Pasalnya, blangko itu sama yang diterima seluruh karyawan, ujarnya.

Selain sama lanjut Naba, ada sebagian sudah ditulis tangan diantaranya, nomor karyawan sementara yang lain ada hasil ketikan komputer, itu adalah bentuk blangko yang seakan-akan telah disediakan oleh perusahaan, dan itu dibenarkan karyawan yang telah melakukan hal tersebut. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan dibawah tekanan atau paksaan, bebernya.

“Persoalan ini sudah ketiga kalinya dan sudah dua kali dibicarakan di DPRD hasilnya, bahwa persoalan ini akan diselesaikan sebelum Bulan Agustus,namun faktanya sampai saat ini belum menuai titik terang. Dari persoalan itu, kami menduga apa yang dilakukan PT Truba terhadap karyawannya dibenarkan oknum tertentu dari pihak Disnaker,” tutupnya.

Liputan: Harding | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed