oleh

Anggota DPRD Dapil I Malili-Angkona Gelar Reses

MATARAKYAT_LUTIM – Sejumlah anggota DPRD Lutim dari dapil I yakni, HM Siddiq BM, Najamuddin, Andi Endy bi Shin go, Hj Harisah menggelar reses di wilayah kecamatan Malili, Rabu (09/08/17) di aula kantor camat Malili.

Turut hadir perwakilan SKPD, Camat, Pemerintah Desa dan toko masyarakat se kecamatan Malili.

Usai reses, juga disempatkan meninjau sejumlah bangunan fisik tahun anggaran 2016 lalu. Diantaranya, jalan lingkungan di Desa Baruga, River Malili serta pembangunan gedung SMPN 1 Malili di Desa Wawenriu.

Najamuddin selaku anggota DPRD Lutim mengatakan, kegiatan ini merupakan evaluasi penggunaan anggaran tahun 2016 yang dilakukan oleh anggota DPRD Lutim dalam rangka bahagian tugas penting wakil rakyat. Hal ini dimaksudkan agar seluruh kegiatan pemerintah yang membelanjakan dana APBD setiap tahunnya dapat terukur dan sinergi dengan program yang ada, ungkapnya kepada awak media disela-sela kunjungannya.

Lanjutnya, seperti halnya pertanggung jawaban APBD setiap tahun dapat dilihat sesuai dengan asas manfaat yang digunakan oleh masyarakat. Karena itu, DPRD yang dibagi dalam kelompok dapil melakukan kunjungan kerja ke berbagai proyek fisik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah tahun anggaran 2016 yang lalu, ujar Najamuddin yang juga anggota fraksi golkar.

Selain itu kata Najamuddin, DPRD juga mendengarkan masukan, saran maupun keluhan warga terhadap beberapa kegiatan fisik yang dinilai asal jadi, ucapnya.

“Kunjungan kerja anggota dewan ini, untuk melihat langsung sejauh mana kecocokan laporan warga terhadap kegiatan fisik itu,”

Menurutnya, dalam kunjungan kerja ini, ada beberapa kami temukan proyek fisik yang dikerja tahun lalu sudah rusak sesuai laporan warga seperti jalan lingkungan di Desa Baruga, katanya.

Sementara itu kami juga meminta pemerintah daerah agar membangun proteksi di bangunan baru SMP 1 Malili di Wawenriu, pintanya.

Ia menambahkan, sekedar catatan kami selaku anggota DPRD terhadap pemerintah daerah yakni, memperketat pengawasan, mendesain semua kegiatan fisik sesuai peruntukannya dan meminta pemerintah daerah melalui SKPD agar menempatkan nomenklatur yang benar, kuncinya.

Liputan: Harding | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed