oleh

Enyon: Penerbitan SKT Ormas Diterbitkan Oleh Mendagri

MATARAKYAT_LUTRA – Masyarakat yang ingin membentuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) saat ini yang ingin mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pemerintah Daerah, penerbitan SKTnya sekarang sudah diambil alih Mendagri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan dan juga surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 220/3013/Polpum tanggal 14-8-2017.

Kepala Badan Kesbangpol Luwu Utara, Enyon menyebutkan hal ini sebagai implementasi dari ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penerbitan SKT Ormas yang tidak berbadan hukum sekarang diterbitkam oleh Kementerian Dalam Negeri termasuk SKT Ormas yang telah diterbitkan Badan Kesbangpol atas nama Bupati harus didaftarkan ulang paling lambat satu bulan sejak diberlakukannya regulasi ini” kata Enyon.

Namun masih menurut Enyon, SKT Ormas tidak berbadan hukum yang telah diterbitkan Badan Kesbangpol setelah tanggal 31 Juli 2017 tetap berlaku sampai dengan diterbitkanya SKT baru oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Masyarakat yang melakukan permohonan pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum yang sedang dalam proses pengajuan SKT kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol akan diteruskan kami teruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera diterbitkan SKT nya” ujarnya.

Dalam kepengurusan SKT Ormas yang tidak berbadan hukum ini, Badan Kesbangpol tetap berfungsi sebagai fasilitator dan verifikasi berkas sehingga masyarakat tidak perlu merasa kwatir penerbitan SKT Ormas tidak ditangani Pemerintah Daerah.”Badan Kesbangpol tetap berkewajiban membantu masyarakat dalam kepengurusan SKT ke Mendagri hingga diterbitkannya SKT” tutup Enyon.

Liputan: Rama | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed