oleh

Tak Profesional, Kinerja Pokja ULP Torut Disoroti Dewan

MATARAKYAT_TORUT – Komisi I DPRD Kabupaten Toraja Utara yang membidangi pemerintahan menerima dua pengaduan masyarakat terhadap kinerja Pokja ULP, menyangkut tender Pembangunan Pasar Rindingallo di Kecamatan Rindingallo dan Proyek Irigasi di Kecamatan Baruppu, baru-baru ini.

Dengan adanya pengaduan tersebut, Komisi I telah melakukan pemanggilan terhadap Pokja ULP guna meminta klarifikasi dan dalam rapat tersebut terungkap fakta-fakta akibat kelalaian dari kinerja Pokja ULP yang sangat tidak profesional.

Menurut Agus Parrangan yang juga Wakil Ketua Komisi I bahwa sebenarnya tidak akan ada persoalan apabila Pokja ULP dalam bekerja dengan mengacu pada Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta PERKA LKPP Tahun 2012.

“Saya menduga ini sudah diarahkan pemenangnya sebelum lelang dilakukan karena Pokja cenderung inkonsisten terhadap tahapan-tahapan yang dipersyaratkan sesuai jadwal dalam fakta dokumen pengadaan yang mereka susun sendiri dan tentunya jika mengacu pada UU No 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini bisa bermuara pada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun kontraktor karena memenuhi unsur KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme),” papar Agus.

Dikesempatan lain saat ditemui awak media, kontraktor atas nama Rial selaku penyedia yang merasa dirugikan dalam lelang Irigasi Baruppu senilai Rp 500 juta ini menceritakan kekesalannya bahwa saya telah melakukan sanggahan pada Pokja ULP atas tahapan-tahapan yang dilanggar namun jawaban atas sanggahan tersebut justru Pokja ULP hanya memohon maaf atas kekeliruannya dan keterbatasannya sekaligus menjelaskan bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) baru sempat di Upload hari ini (19 Juli 2017).

Lanjut Rial , dalam dokumen lelang terjadwal bahwa tanggal 19 Juli 2017 adalah tahapan Penanda Tanganan Kontrak dan bukan masa upload BAHP , ini kan semakin jelas nampak akal-akalan Pokja saja menunda mengupload dokumen BAHP agar semakin sempit waktu untuk kami menyanggah, beber Rial.

Ditambahkannya bahwa sangat miris bagi kami karena di satu sisi Pokja mengakui kekeliruannya namun disisi lain malah tidak melakukan evaluasi ulang atau menyatakan gagal lelang yang konsekwensinya harus diadakan pelelangan ulang sesuai amanah Perpres 54 tahun 2010 Pasal 84 ayat 1.
Dengan adanya kejanggalan tahapan proses pelelangan itu, kami sudah masukkan pengaduan ke Dinas PU dengan harapan untuk tidak menerbitkan SPPBJ karena masih proses sanggah sesuai aturan yang ada namun rupanya sudah diterbitkan surat Kontraknya sampai pada pencairan uang muka dan ini semakin jelas indikasi pelanggaran bahwa ada kongkalikong antara Pokja ULP, Kontraktor dengan Dinas terkait dan saya pun tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran ini dan dalam waktu dekat saya akan membawa hal ini ke ranah hukum, ungkap Rial tegas.

Liputan: Widian | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed