oleh

Anggaran Mamin di Pemkab Torut Dipertanyakan

MATARAKYAT_TORUT – APBD pemerintah Toraja Utara tahun 2017 jadi soal. Pasalnya, tata kelola program dan anggaran yang tidak tertata dengan baik, hal ini disampaikan oleh Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Toraja Utara kepada awak media, Sabtu (19/08/17).

Menurut LP-KPK Toraja Utara, bahwa tata kelola administrasi keuangan dan program di pemerintah Toraja Utara sangat memprihatinkan karena banyaknya program yang dibuat serta disusun berdasarkan usulan yang kemudian ditetapkan dalam pembahasan Paripurna bersama DPRD, namun pelaksanaan akan beberapa program tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Dikarenakan, beban anggaran terlalu besar yang pada akhirnya ada yang dirugikan atau dikorbankan, ujarnya.

Senada dari itu, Ahli Hukum, Anti Korupsi dan Hukum Kontrak, Indranas Gaho, S.H yang juga Wakil Presiden Anak Bangsa Sejati, saat dimintai tanggapan menjelaskan bahwa, agar pemerintahan efektif dan efisisen, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur, katanya.

Indranas Gaho yang juga Sekjend KOMNAS LP-KPK menegaskan, bahwa Akuntabilitas Pemerintah akan diukur dari kualitas kebijakannya serta Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat, ujarnya.

Lanjutnya, contoh praktis tindakan pemerintah Toraja Utara yang yang kurang profesional dan cenderung menyalahi aturan dalam pengambilan kebijakan adalah, dengan merubah hari kerja pegawai dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja dengan konsekuensi menganggarkan biaya makan minum (Mamin) bagi pegawai, namun itu tidak direalisasikan oleh pemerintah Toraja Utara.

“Miris, beban kerja 5 hari tersebut telah dianggarakn dalam APBD Kabupaten Toraja Utara tapi tidak pernah dibayarkan kepada para pegawai dari PNS sampai PHT yang terhitung sejak dari bulan Januari sampai bulan agustus tahun 2017, jadi hal seperti ini kita harapkan kepada pemerintah Toraja Utara agar segera ditindak lanjuti dan menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut yang akhirnya berujung pada masalah hukum,” bebernya.

Ditambahkannya, ini kita kawatirkan jika anggaran uang makan pegawai digunakan untuk membayar kegiatan atau program lain yang sudah jalan ataupun sudah selesai dan jika itu terjadi, maka hal itu sudah salah peruntukannya, tutupnya.

Liputan: Zhakral | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed