oleh

Kemenhub Sesalkan Sikap Pemkab Maros Soal Grand Mall Tanpa Andalalin

MATARAKYAT-MAROS, Pengoperasian Grand Mall direncanakan besok (26/8) diharapkan dihentikan oleh Pemkab Maros sebelum melengkapi seluruh perizinan, termasuk Amdalalin.

Jika dibiarkan pembukaan tetap berlangsung maka dikuatirkan Bupati Maros, Hatta Rahman dialamatkan sebagai pelanggar undang-undang.

Andalalin disyaratkan UU No.22/2009 tentang LLAJ untuk dimiliki setiap pusat pertokoan mulai saat awal perizinan seperti IMB. Prosedure perizinan pun tak lazim seperti izin Amdal belakangan terbit dibanding IMB dan manajemen terus melakukan pembangunan.

Belakangan, Bupati Maros menerbitkan izin ljngkungan hingga diajadikan pegangan hingga Grand Mall siap beraktifitas tanpa memiliki Andalalin.

Menanggapi hal ini, pihak Kementeriaan Perhubungan menyesalkan sikap Pemkab Maros melakukan pembiaraan pelanggaran undang-undang berkaitan persyaratan Andalalin bagi Grand Mall. “Sejak 2016 lalu Dirjen telah mengeluarkan edaran atas Peraturan Menteri No.75/ 2015. Jadi tak ada alasan ketidak tahuan ” ujar Handan Lemana via WA pada Matarakyatmu.com.

Sebagai tindak lanjut, persoalan ini akan diserahkan ke BPTD WIL Sulselbar, untuk ditindak lanjuti kemudian melaporkan ke Menteti Perhubungan. “Kemungkinan pak Dirjenhubda akan melayangkan surat tapi sebaiknya Pemkab Maros menghentikan rencana grand openig,” ujar Handa Lemana.

Liputan : Ifa/ Jumadi

Komentar

News Feed