oleh

Kemenhub Nilai Ada Pelanggaran Undang-Undang Penerbitan Perizinan Grand Mall

MATARAKYAT-JAKARTA, Pengoperasian Grand Mall di Batangase Mandai yang berada di lajur jalan negara niliai Kementeriaan Perhubungan (Kemenhub) telah melanggar Undang-Undang dan kewenangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Publik Relation Grand Mall, Musliadi mengaku telah memiliki Andalalin hingga berani melakukan aktifitas dibantah oleh Kadishub Maros, Rahmat Bustar. “Tidak benar jika saya pernah menerbitkan Andalalin,” ujarnya.

Penerbitan rekomendasi dan dokumen Andalalin memungkin dilakukan gubernur untuk jalan provini dan bupati/ wali kota pada jalan kabupaten / kota dengan melibatkan pemilik sertifikat keahlian untuk itu.

Grand Mall berada pada poros jalan negara adalah domain Dirjendat Kemenhub RI dengan melibatkan institusi berkaitan Lalulintas juga  melibatkan ahli analisa transportasi.

Selain Andalalin, Pemkab  Maros juga dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan melanggar UU No.22 tahun 2009 pasal 99 dan 100 dengan menerbitkan izin lingkungan tanpa dokumen dan rekomendari Andalalin.

Kasubdit Prasarana Kemenhub, Handa Lemana kepada Matarakyatmu.com (27/8) menjelaskan, pelanggaran kewenangan dapat terlihat mulai dari penerbitan IMB. “Kalau ada rekomendasi Andalalin tapi bukan diterbitkan Kemenhub maka pelanggaran kewenangan dan menghadirkan permasalahan baru,” ujar Handa.

Sumber lain di Kemenhub menjelaskan perbandingan penerbitan Andalalin dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). ┬ábila berani menerbitkan. “Bupati Maros bisa ditangkap, lo,” ujar sumber itu.

Dari kasus Grand Mall ini, berbagai pihak mengharapkan agar Bupati Maros, Hatta Rahman dapat mereposisi pejabat tersangkut pemberian izin. “Karena kurang telaah hingga izin lingkungan terbit,” ujar Sainuddin Mahmud, penggiat LSM asal Maros.

Liputan : Ifa/ Jumadi

Komentar

News Feed