oleh

Program PTSL, Lurah dan Desa Lakukan Pungutan, ini Tanggapan Ketua Komisi III Lutra

MATARAKYAT_LUTRA – Terkait Pemerintah Kelurahan dan Desa melakukan pemungutan biaya pendaftaran tanah dalam program PTSL yang diduga mencekek masyarakat, hal ini dinilai Ketua Komisi III DPRD Lutra Karemuddin, tidak prosudur.

“Andai dari awal kita mau buka dan paham aturan tidak akan terjadi seperti ini,” ujar Karemuddin kepada Matarakyatmu.com, Selasa (29/08/17).

Contohnya, Pembiayaan Persiapan Pedaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) yang terjadi di Kelurahan kappuna hal ini mestinya tidak di bebankan kepada masyarakat, tandasnya.

Menurutnya, ini bisa di bayarkan lewat APBD oleh pemerintah daerah dan untuk wilayah Sul Sel itu, sebesar Rp. 250 ribu untuk membiayai operasional petugas kelurahan dan desa yang meliputi, pengadaan dokumen, pasang patok dan mobilisasinya serta transportasi petugas dan ini semua tidak di anggarkan lewat APBN, ujar Karemuddin.

Oleh karena itu kata Karemuddin, tolong pemerintah desa dan kelurahan yang ada program PTSL nya agar jangan di bebani kepada rakyat dalam betuk pungutan apapun, pintanya.

Lanjutnya, terkait ini sangat bisa di bayarkan lewat APBD kita, dan kalau Pemda tidak bisa bayarkan ini lewat APBD, maka tunggu peraturan Bupati yang menjadi acuan Lurah dan Desa bahwa, PTSL tersebut di bebankan kepada masyarakat, ucapnya.

“Tetapi sekali lagi hal se kecil ini sungguh sangat bisa dibiayai lewat APBD,” terangnya.

Ini mi hasilnya kalau saudara pungut biaya tanpa melihat aturan dulu, silahkan baca SKB tiga menteri terkait PTSL, keculi malas ki’ buka aturan itu na “karonjo-ronjo” dikerja akhirnya, demo mi masayarakat, imbuhnya.

Ia menambahkan, saudara dipasang jadi Lurah oleh Bupati dan ditunjuk menjadi Kades oleh rakyat dengan harapan bisa berikan yang terbaik buat rakyat, bukan malah menyusahkan, terus buat pernyataan atas nama pemerintah kelurahan tetapi sifatnya pribadi, jangan bawa nama pemerintahan kalau barang yang belum jelas kebenarannya, tandasnya.

“Insya Allah kami akan bicarakan hal ini bersama Bupati sebelum pembahasan APBD, jangan lakukan dulu kalau belum turun Peraturan Bupati, karena akan makin salah nantinya,” tutup Karemuddin.

Liputan: Rama | Editor: Zhakral.

Komentar

News Feed