oleh

Honor “Oemar Bakri” Disunat, Aparat Hukum Diminta Melek Mata

GAJI GURU HONORER DIPOTONG, TIPIKOR DIMINTA TURUN AUDIT

MATARAKYAT-TORUT | Permasalahan demi permasalahan dalam sistem penganggaran dan pembayaran para tenaga honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara tak kunjung berujung.

Seperti yang dihimpun awak media dari beberapa tenaga guru honorer daerah tahun 2017 senin (4/9)

 

Kami sudah tanda tangan ampra gaji selama 6 bulan dan sejumlah 5,4 jt,  pak tapi sampai sekarang kami belum terima honor kami itu,  ungkap beberapa guru kontrak daerah yang mengajar di sekolah menengah atas.

Dikesempatan lain dari beberapa guru kontrak yang mengajar di SD dan SMP pun mengatakan bahwa kami tanda tangan ampra gaji 5 bulan sejumlah Rp 4,5 juta dan baru itu yang kami terima sajak dari Januari tahun ini.

Sungguh memprihatinkan kondisi para pejuang yang abdikan diri mendidik generasi anak bangsa untuk mengejar cita-cita akan tetapi hak mereka tidak di perhatikan, apalagi tidak di berikan full sesuai yang dianggarkan dalam APBD.

Hal menyangkut pembayaran honor yang tidak sepenuhnya diberikan dari Dinas Pendidikan itu mendapat kecaman keras dari KOMCAB LP-KPK Toraja Utara dan meminta pihak Tipikor Polres Tana Toraja dan Kejaksaan untuk segera turun menyelidi anggaran pembayaran honor guru kontrak daerah tahun anggaran 2017 yang belum dibayarkan selama 6 bulan dan yang di potong 500.000/orang.

Saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Kepala BPKAD Kabupaten Toraja Utara membenarkan bahwa anggaran honor guru kontrak dan kesehatan itu dalam APBD Toraja Utara di anggarkan Rp 1 juta perorang.

Ini benar-benar sudah keterlaluan dan sudah merupakan penyalahgunaan wewenang, jadi kami meminta kepada pihak hukum Tipikor Polres Tana Toraja dan Kejaksaan Tana Toraja untuk segera turun menyelesaikan permasalahan ini, beber Yunus ketua LP-KPK Toraja Utara.

Liputan : Wildan

Komentar

News Feed