oleh

Polisi Diminta Urai Dugaan Suap Penerbitan Izin Grand Mall

MATARAKYAT-MAROS | Kasus dugaan adanya pungutan liar penerbitan IMB Grand Mall mulai dilidik Polres Maros dengan mengumpulkan bukti-bukti di dua Organisasu Perangjat Daerah (OPD). Tudingan ini dibantah sebab perhitungan retribusi telah sesuai ketentuan.

Kepala Kepolisian Resort Maros, Ajun Komisaris Besar (AKBPB) Erik Ferdinand, dikabarkan telah membentuk tim untuk menyelelidiki kasus dugaan suap penerbitan izin  Grand Mall, Hotel dan Ruko PT Anugrah Sukses Lestari yang melibatkan sejumlah Istansi di Maros.

“Kami akan tindak lanjuti dan selanjutnya dikakukan penyelidikan” kata Erik, beberapa waktu lalu ke Matarakyatmu.com.

Menurut informasi tim penyelidik kepolisian sementara bekerja untuk memperoleh bahan keterangan pihak Dinas Lingkungan Hidup Maros terkait penerbitan rekomendasi isin lingkungan berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, mantan pejabat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman berkait rekomendasi Advice Plane dan Dinas Perisinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (PTSP-PM) Maros mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan IMB.

Kepala Dinas PTSP-PM, Andi Rosman,.saat dihubungi

membenarkan hal tersbut, “Kami telah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian Maros dan semua file dokumen perisinan Grand Mall yang diminta telah kami berikan” kata Rosman.

Ia mengklarifikasi data luas IMB yang diberikan sebelumnya dengan catatan tertulis tangan okeh pihaknya kepada wartawan media ini mengalami kekeliruan. Luas lahan 14.721 meter persegi adalah luas lahan yang diantasnya dibangun hotel, Grand Mall dan Ruko.

Sementara luas bangunan sebenarnya sudah sesuai dengan volume bangunan yang terdapat dalam dokumen Andal yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup seluas 65.200 meter persegi untuk bangunan Mall, Hotel dan Ruko.

Menyangkut isu berseliweran bahwa ada milyaran rupiah kelebihan pembayaran retibusi IMB Grand Mall akubat dugaan tetidak sesuaian volume dibantah Andi Rosman. “Saya tidak tau, yang benar sesuai bukti pembayaran retribusi dan dokumen telah kami beri ke pihak kepolisian,” ujarnya.

Beberapa pihak berharap kepolisian dapat mengurai persoalan ini dalam penyelidikan secara profesional dengan dukungan bukti-bukti pendukung. ” Jika dapat dibuktikan maka segera diusut tuntas supaya tidak menimbulkan fitnah,” ujar S.Mahmud, seorang penggiat LSM.

Liputan : Jumadi

Komentar

News Feed