oleh

Stop! KPK Larang Gunakan Dana Parpol Buat Konsentasi Pilkada

MATARAKYAT – JAKARTA | Tahun Pilkada 2018 mendatang ditengarai akan banyak mengeluarkan baghjet mulai sosialisasi sampai kampanye hingga pembayaran insentif saksi. Dikuatirkan biaya tinggi ini akan menyentuh dana Parpol. KPK sejak dini mencegah bahwa dana dimaksud tidak dibenarkan digunakan buar Pilkada.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan bantuan dana partai politik dari pemerintah untuk penguatan partai melalui pendidikan politik dan kaderisasi. Dana itu tak boleh digunakan untuk hal lain, terutama di tahun politik.

“Bukan untuk kontestasi pilkada dan pileg,” tegas Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di DPP PPP, Jalan Tebet Barat IX, Jakarta, Jumat 15 September 2017.

Pemerintah menyetujui penaikan bantuan dana partai politik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara. Menurut Pahala, penggunaan keuangan parpol akan dibagi dua, 50 persen dari pemerintah dan 50 persen internal partai atau sumber lain yang terbuka.

Pahala menjelaskan, KPK akan membantu parpol memperbaiki sektor keuangan. Selama ini, parpol memiliki masalah yang sama soal keuangan, yakni tidak stabil dan tak jangka panjang.

Pembenahan keuangan bakal berpengaruh kepada indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. “Salah kita membenahi semua hal kalau parpol tidak kita sentuh. IPK kita akan segitu-segitu saja,” kata dia.

Komentar

News Feed