oleh

5 Komisioner KPK Dipolisikan Terkait OTT

MATARAKYAT-JAKARTA, – Kinerja penegakan hukum yang dilakukan Komite Pemberantasan Korupsi ( KPK) dikritisi oleh  praktisi Hukum Andar Situmorang.

Ia pun sebagai Warga Negara Indonesia ( WNI ) mempertanyakan dengan tegas bahwa di Undang Undang KPK tidak diatur penyadapan untuk penjebakan OTT. Namun selama ini KPK selalu melakukan penyadapan kepada seseorang yang dicurigai melakukan  tindakan perbuatan korupsi dengan cara penjebakan Operasi Tangkap Tangan ( OTT) .

Sehingga warga negara tidak merasa nyaman karena adanya tindakan penyadapan terhadap seseorang yang dicurigai. Meskipun belum tentu seseorang itu melakukan  korupsi yang merugikan uang .

” Saya tegaskan penyadapan untuk penjebakan OTT yang dilakukan KPK itu tidak diatur dalam Undang Undang KPK. Buktikan jika penyadapan untuk penjebakkan OTT yang diatur oleh Undang Undang KPK,” tegasnya melalui Japri WA’ di group IWO,Sabtu(17/9)

Tugas KPK didalam Undang Undang KPK hanyalah mencegah dan memberantas korupsi sambung Andar. KPK tugasnya bukan menyadap kemudian dijebak OTT. KPK bukan lembaga untuk menjebak seseorang Warga Negara Indonesia menjadi target OTT.

” Aneh diluar tugas dan fungsinya KPK ,kenapa dilakukan. Ini ada apa hadirnya KPK di Indonesia bukan untuk menjebak seseorang yang dicurigai. Ngeri penegakan hukum jika di dasari dengan rasa curiga,” ungkapnya

Dia juga mengatakan KPK menjebak dengan cara Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak sah secara hukum.

” Maka  perkara atas hasil dasar OTT harusdibatalkan secara hukum. Artinya terpidana,tersangka,dan terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan. Jika negara kita sebagai negara hukum di NKRI. Kecuali negara kita berdasarkan pada konstitusi suka suka. Jadi saya tegaskan untuk diketahui oleh publik bahwa

Ke 5 komisioner kpk harus dipidanakan karena jebakan OTT nya melawan hukum dan Ke 5 komisioner KPK harus dilaporkan  kejahatan jabatan dipidana pasal 421 KUHP karena lakukan jebakan OTT nya melawan hukum,”Ujarnya

Laporan : Muh.Basri

Komentar

News Feed