oleh

Lindungi Hak Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Minta Kejaksaan Tegakkan Regulasi

MATARAKYAT-MAKASSAR | Kerja sama antara Kejaksaan RI dengan BPJS  Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi monitoring dan evaluasi berlangsung di hotel Four Pount, kemarin(18/9).

Pihak BPJS dihadiri Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan antar Lembaga Ilyas Lubis dan Kejaksaan oleh Plt Sekretaris Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) Tarmizi.

Kerja sama ini membuahkan hasil yang signifikan. Untuk wilayah Sulawesi dan Maluku dari 2016 hingga Agustus 2017, Kejaksaan menyelesaikan 765 Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan realisasi iuran senilai Rp 16,80 Milyar.

Tidak hanya berhasil memulihkan uang negara , kerja sama dengan Kejaksaan juga membuat jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Wilayah Sulawesi dan Maluku meningkat. Sepanjang itu, tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bertambah 1.025 orang.

Plt Sekretaris Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) Tarmizi mengatakan “Pendamping hukum dari Jaksa Pengacara Negara diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan, sehingga secara hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial bisa terpenuhi” ujar Tarmizi

Kerja sama kedua institusi di Papua juga menunjukkan hasil. Tercatat sepanjang tahun 2017 sudah 25 SKK yang di selesaikan oleh Kejaksaan, dengan Potensi iuran mencapai Rp 94,10 Juta. Dengan penambahan 114 orang tenaga kerja.

Adapun SKK terdiri dari perusahaan menunggak iuran, Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) dan Perusahaan Daftar Sebagian (DPS) program , upah serta tenaga kerja.

Kerja sama antara Kejaksaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk penegakan regulasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja Indonesia dapat tercapai.

Ilyas Lubis berharap kedepannya Kejaksaan di Sulawesi , Maluku dan Papua dapat memberikan dukungan penuh dalam penegakan regulasi ini agar semua pekerja mendapatkan hak perlindungan mereka atas jaminan sosial.

Liputan : Noya

Komentar

News Feed