oleh

Kemenhub Sosialisasi Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat

MATARAKYAT – YOGYAKARTA | Guna meningkatkan pemahaman dan kesamaan pada Peraturan Perundang-undangan bidang Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Darat menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pada Sosialisasi kali ini, penekanan dilakukan terkait terbentuknya organisasi dan tata kelola Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Begitu juga dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5024/KP.108/DRJD/2016 tentang Kompetensi Pengelolaan Terminal, dan

SK.5923/AJ.005/DRJD/2016 terkait Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Terminal A, dan SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pengelolaan Jembatan Timbang.

Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Darat, Hindro Surahmat yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas Nasution Bin As menyampaikan bahwa perlu disadari bersama, tantangan proses pembentukan organisasi saat ini memerlukan usaha yang tidak sedikit.

“Karena dengan membentuk organisasi di lingkungan pemerintahan, membutuhkan persiapan yang matang, salah satunya mempersiapkan dasar hukum,” ujar Nasution di Yogyakarta, Selasa (19/9/2017).

Untuk itu, ada beberapa tujuan dari pelaksanaan Sosialisasi yang diikuti 100 peserta dari lingkungan Ditjen Perhubungan Darat itu.

Diantaranya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas unit Unit Pelaksana Tugas (UPT), memberikan pemahaman kepada masing-masing satuan pelayanan (Satpel) terminal A di lingkungan BPTD.

Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemahaman peraturan perundangan.

“Untuk itu dipandang perlu penyelenggaraan Sosialisasi secara berkesinambungan,” kata Nasution.

Dengan diselenggarakan Sosialisasi ini, diharapkan hasilnya dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja yang membidangi sarana dan prasarana transportasi jalan.

“Dengan begitu maka Peraturan Perundang-undangan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik,” tutupnya.

Laporan : Humas Dirjenhubdat

Komentar

News Feed