oleh

No ODOL…No Pungli, Melanggar Pasti Ditindak di Jembatan Timbang Maccopa

MATARAKYAT-MAROS. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, HM.Ilyas Iskandar didampingi Ibu  Kajari Maros Eka Swarni bersama Kepala BPTD WIL.XIX Sulselbar, Kadishub Kota Makassar dan Kabupaten Maros memotong tumpeng sebagai tanda dimulainya penindakan pelanggaran di Jembatan. Timbang Maccopa.

Kr. Jalling sapaan akrab Ka.Dishub Sulsel menyambut baik upaya pemerintah pusat dalam mengembalikan marwah perhubungan darat melalui penindakan tegas terhadap pelanggaran lebih muatan.

“Saya iri juga sama Kepala Balai, kenapa jembatan timbang baru sekarang asri seperti ini, kenapa bukan dulu yach?. Tapi saya salut dan harusnya memang saatnya penindakan secara tegas dilakukan, soalnya para pengusaha juga sudah terlalu dalam memuat barang,  bahkan sudah sampai 42 ton beratnya pada saat ditimbang,” ujar ilyas.

Lanjut Ilyas berpesan kepada Ka. Balai agar juga lebih persuasif dan sedikit slow mengingat masalah pelanggaran cukup pelik, olehnya harus lebih bijak, termasuk kepada petugas  dilapangan jangan hanya dituntut kerja tapi juga harus memperhatikan kesejahteraannya.

“Saya ini  dulu pernah rasakan tugas di Jembatan Timbang, jadi tahulah kondisinya, olehnya pak Benny harus pakai cara keras dan lembut. Pak Benny ini saya tahu orangnya mau kerja dan inovatif. Jadi staf harus bisa ngimbangi kalau tidak bisa ditinggal, ” ujar Ilyas disambut tepuk tangan tamu yang hadir.

Sementara itu Kajari Maros, E. Swarni berpesan agar pemberkasan lebih diperbaiki dengan baik. Saya sangat mendukung ini apalagi penegakan hukum terkait aturan angkutan barang. Silahkan koordinasi ke saya, kalau perlu segera buat MoU biar dalam hal pelaksanaan tugas BPTD bisa lebih berjalan dengan baik, ujar Kajari yang baru 10 bulan menjabat.

Kepala Balai pengelola Transportasi Darat wil.XIX Benny Nurdin mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan  mulai dari masa sosialisasi  sejak Jembatan Timbang dioperasikan  pada bulan Januari 2017 sampai saat ini masalahnya sudah teridentifikasi, mulai dari lebih muatan sampai pada kondisi teknis kendaraan.

“Saya berharap bahwa apa yang kami lakukan juga dipahami oleh seluruh pengusaha bahwa over loading sudah sangat tinggi. Jembatan timbang ini adalah hilir hulunya ada di para pengusaha, para penguji kendaraan bermotor dan bengkel karoseri. Artinya kalau pengusaha sadar akan dampak over loading dan para penguji juga tidak menguji kendaraan barang yang tidak memenuhi ketentuan dimensi dan pengusaha karoseri juga berperan dengan mengikuti semua ketentuan persyaratan teknis dalam membangun karoseri, maka yakin petugas juga di Jembatan Timbang lebih mudah melakukan penanganan.

Bayangkan saja kalau kelebihannya 100 sd 200 % bahkan lebih, maka ini akan sulit bagi petugas untuk menurunkan, ini butuh waktu dan tenaga. Olehnya kalau tidak ada kesadaran maka yg akan kami lakukan adalah mengkandangkan dan atau memulangkan ke asal perjalanannya, ujar putera campuran Pangkep-Bantaeng ini.

Benny menambahkan, sesuai Juknis Dirjen Perhubungan Darat, semua pelanggaran di jembatan timbang harus mengacuh pada Permen No. 135/ 2016 tentang Penimbangan Kendaraan Bermotor,” ujar Benny.

Artinya, tidak boleh over dimensi dan over loading (Odol) dan tidak ada pungli,” tambah pria keturunan

Liputan : BN

 

Komentar

News Feed