oleh

“Pengajian” Hakim dan Wakil Rakyat Ditangkap KPK

MATARAKYAT- JAKARTA – Ajak lalukan “Pengajian” anggota DPR Komisi IX Adytia Anugrah Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut, Sudiwandono ditangkap KPK saat lakukan transaksi vonis banding kasus korupsi. Operasi Tangkap Tangan (OTT)  dilakukan KPK sejak Jumat (6/10/2017) hingga Sabtu (7/10/2017) di Jakarta dan sekitarnya.

‎Dalam operasi senyap tersebut, ada beberapa pihak yang diamankan, di antaranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulut Sudiwandono‎, politisi Golkar dari Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Aditya Anugrah Moha (AAM) serta ibunya, Marlina Moha, yang juga anggota DPRD Sulut.

Dalam OTT ini, KPK menyita uang tunai sekitar SGD 64.000. Uang itu disita dari kamar hotel tempat mantan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram ini menginap dan dari mobil milik salah satu pihak yang ditangkap.

Uang tersebut bukanlah pemberian pertama dan jumlah komitmen fee atas kasus yang melilit ibunda Aditya saat menjabat Bupati Bolaang Mangondow.

Terdapat sejumlah pemberian lain yang jika dijumlah totalnya lebih dari ratusan ribu dollar Singapura. Uang tersebut diduga merupakan suap yang diberikan anggota Aditya Anugrah Moha kepada Sudiwandono.

Suap dimaksudkan agar Sudiwandono yang menjadi Majelis Hakim mengabulkan banding yang diajukan terdakwa perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan yang juga ibunda dari Aditya.

Sebelumnya terdakwa divonis bersalah di tingkat pengadilan pertama atau Pengadilan Tipikor Manado dan divonis 5 tahun penjara. Kasus korupsi yang melibatkan Marlina adalah TPAPD Bolaang Mongondow.

Sejak akhir September 2017, Marlina Moha terlihat berada di Jakarta mengikuti koordinasi terbatas Partai Golkar. Padahal saat itu, 27 September 2017, seharusnya Marlina‎ Moha menghuni Rutan Kelas Dua Manado menjalani masa tahanannya selama lima tahun.

Dikonfirmasi ke kuasa hukumnya, Chandra ‎Palutungan membenarkan kliennya itu berada di Jakarta.”Kami punya surat dari pengadilan tinggi Sulut, bahwa kliennya tidak bisa ditahan,” katanya.

Ketua PT Sulut, Sudiwandono‎ sempat mengklarifikasi alasan dirinya belum menandatangani berkas penahanan Marlina.

Berkas banding dari JPU yang dikirim melalui pengadilan negeri Manado kepada pihaknya terlambat.

“Berkasnya terlambat masuk ke pihak kami, jadi saya masih enggan menandatangani surat penahanannya. Untuk lebih lengkapnya silahkan tanya ke PN Manado,” aku Sudiwandono, beberapa waktu lalu.

Namun Kepala Pengadilan Negeri Manado, Djaniko Girsang melalui Humasnya, Moh alifo Usup membantah berkasnya terlambat dikirim.

Menarik, agar modus operansi jual beli vonis ini antara Aditya Anugrah Moha dan Sudiwandono jika ingin melakukan pertemuan untuk membahas kasus dimaksud memakai sandi “Pengajian” hingga terakhir saat ditelingkung KPK.

Liputan : Noor Lapong

Komentar

News Feed