oleh

Terbitkan Sprindik Baru, KPK Akan “Mati”

MATARAKYAT-JAKARTA | Putusan Hakim praperadilan, terus menjadi “Gunung es), internal Mahkamah Agung segera memeriksa hakim tunggal kasus ini, Cepi Iskandat sementara  KPK terus melakukan penyidikan untuk menemukan novum baru menjerat Setya Novanto.

Menanggapi ambisi KPK menjadikan Ketua DPR RI kembali menjadi pesakitan ditanggapi penasehat hukum Fredrik Yunadi. Bahkan bekan penasehat hukum BG yang juga menang lawan KPK dalam praperadilan dengan sesumbar menyebut KPK akan “Mati” jika berani mengeluarkan sprindik baru.

Fredrik bisa saja sesumbar itu sebab saat mengalahkan KPK di peraperadilan pada dugaan kasus korupsi BG dimenangkan tak ada lagi upaya hukum dengan menerbitkan sprindik baru tethadap mantan Waka Polri ini.

Kubu Setya Novanto melalui kuasa hukumnya Fredrich Yunadi mengancam akan melaporkan para pimpinan KPK ke Bareskrim Polri Senin 9 Oktober 2017 mendatang.

Hal itu dilakukan jika memang KPK mengeluarkan sprindik baru untuk kembali menjerat Ketua Umum Partai Golkar dalam kasus korupsi e-KTP.

Yunadi mengingatkan, upaya lembaga antirasuah yang terus mencari bukti baru atas kliennya itu adalah melanggar hukum.

Menurutnya, putusan praperadilan yang dimenangkan Novanto adalah terakhir dan mengikat semua pihak.

“Itu mengapa saya mengatakan dalam hal ini KPK berani mengeluarkan sprindik baru, kami akan mengambil langkah hukum supaya polisi melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya,” ancamnya.

Meski begitu, Yunadi juga menegaskan langkah yang diambil Novanto itu bukanlah upaya untuk melawan hukum atau melawan KPK.

“Tetapi saya akan memberikan pendidikan hukum supaya rakyat itu mengerti hukum,” jelasnya.

Yunadi menjabarkan, untuk menjerat KPK, setidaknya ada tiga dasar hukum yang bisa dipakai untuk ‘membunuh’ KPK dengan laporan polisi dimaksud.

Pertama, pasal 216 KUHP soal tindakan yang tidak menuruti perintah putusan Undang-undang.

Kedua, pasal 220 KUHP mengenai seseorang yang memberitahukan atau mengadukan perbuatan tindak pidana, padahal mengetahui hal itu tidak terjadi.

“Ketiga, pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan,” beber Yunadi.

Liputan : Arman

Komentar

News Feed