oleh

Aliansi Mahasiswa Polewali Mandar Desak Kejati Proses Secepatnya Kasus PT ISCO

Matarakyat| Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Polewali Mandar melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Polman. Jumat (10/11/2017).

Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi atas ijin tambang PT ISCO yang beroperasi tahun 2019 di kecamatan Anreapi. Polman, Sulbar.

Koordinator lapangan Andi Rahmat mengatakan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2013, menyatakan izin tambang PT Isco Polman Resources di lokasi hutan lindung yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Sulbar bermasalah.

“Pada tanggal yang berbeda tahun yang sama terjadi lagi keganjalan -Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menyatakan melanjutkan proses penyidikan  kasus dugaan  korupsi  izin produksi timbal yang dilakukan PT Isco Polman Resources di lokasi hutan lindung Kabupaten Polman, setelah kasus tersebut sebelumnya telah dinyatakan dihentikan Kejati,” ujarnya

Lebih lanjut, Andi Rahmat mengatakan Kepala Bidang Penerangan Hukum Kejati, Rahman Morra, mengaku pihaknya membantah telah menghentikan proses penyidikan kasus tersebut. Kejati masih melanjutkan proses penyidikan, sampai adanya tersangka.

Olehnya itu, Kata Rahmat dengan adanya proses hukum yang dianggap tumpang tindih dan tidak adanya kejelasan yang dikeluarkan oleh penegak hukum (Kejati Sulselbar) terhadap proses penegakan hukum kepada PT ISCO POLMAN maka menjadi dasar mereka untuk mengajukan tuntutan.

“Memperjelas status proses Hukum PT isco dengan adanya dua pemberitaan terbitan 17/1/2014 pihak kejati menyatakan pemberhentian proses hukum PT ISCO dan yang kedua terbitan 25/7/2014 pihak Kejati Sulselbar membantah memberhentikan Kasus Hukum PT ISCO,” papar Andi Rahmat saat menyampaikan orasinya.

Massa aksi juga mempertayakan Ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung dari kementerian kehutanan kepada PT Isco untuk mengelola kawasan hutan lindung di Polman sesuai surat edaran Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Nomor Surat B-/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/12/2011

“Meminta Kepada Pemda agar bertanggung jawab atas kerusakan kepada lahan petani akibat dampak PT Isco,” simpulnya.

Laporan: Muh.Basri

Komentar

News Feed