oleh

KPK Gagal Periksa Setya Novanto, Ini Masalahnya

MATARAKYAT-JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal memeriksa  Ketua DPR, Setya Novanto, hqri ini Senin (13/11). Sebelumnya dijadualkan Novanto bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo.

Awalnya, KPK berharap Setnov, sapaan Novanto memenuhi panggilan kali ini. Sebagai pimpinan lembaga negara, Novanto seharusnya memberikan contoh sebagai warga negara yang baik dengan mematuhi panggilan penegak hukum.

“Semestinya tentu pimpinan lembaga negara yang terhormat memberikan contoh baik mematuhi panggilan penegak hukum,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (13/11).

Febri mengatakan, surat panggilan ini telah dilayangkan kepada Setnov beberapa hari lalu. Pemanggilan ini merupakan yang ketiga kalinya dilayangkan KPK terhadap Setnov. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu tak memenuhi dua panggilan penyidik sebelumnya, yakni pada 30 Oktober 2017 dan 6 November 3017. Setnov kembali tak memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi menyarankan kliennya untuk tidak memenuhi panggilan dari penyidik KPK. Selain menyebut pemanggilan Setnov harus berdasar izin Presiden, Fredrich berdalih sebagai anggota DPR, Novanto memiliki hak imunitas yang tidak dapat dituntut penegak hukum.

Disinggung mengenai kemungkinan KPK melakukan pemanggilan paksa terhadap Novanto jika kembali mangkir, Febri menjawab diplomatis. Dikatakan, sejauh ini upaya paksa itu belum menjadi pertimbangan KPK.

“Panggilan Senin, 13 November 2017 masih sebagai saksi. Sudah kita sampaikan secara patut di hari kerja beberapa hari kemarin. Sejauh ini belum ada pemanggilan paksa,” katanya.

KPK diketahui telah menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Setnov, sapaan Novanto bersama-sama Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

Febri mengatakan, saat ini, KPK masih fokus melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Anang Sugiana. KPK harus segera menuntaskan penyidikan ini karena memiliki batas waktu penahanan terhadap Anang. Namun, Febri mengatakan, secara paralel, KPK akan terus memeriksa saksi-saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Novanto.

Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji menyatakan, Novanto tidak dapat berlindung di balik hak imunitas anggota DPR untuk mangkir dari pemeriksaan KPK. Hal ini lantaran pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Novanto berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

“Memang UU MD3 mengatur imunitas pemeriksaan legislatif untuk perkara yng berkaitan dengan tindak pidana, tapi sifat dan bentuk tindak pidana korupsi adalah eksepsionalitas atas imunitas tersebut,” katanya.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat-UGM) Fariz Fachryan menyatakan, KPK dapat melakukan upaya paksa, seperti jemput paksa jika ada upaya Novanto untuk kembali mangkir. Bahkan, Fariz menyarankan KPK langsung menahan Novanto karena tidak koperatif dalam proses pemeriksaan.

“Jika memang ada upaya mangkir ketiga kalinya oleh Setnov, pada dasarnya KPK bisa melakukan upaya paksa. Dan menyarankan kepada KPK untuk melakukan upaya penahanan karena tidak koperatifnya SN dalam pemeriksaan,” katanya. (Noor Lapong)

Komentar

News Feed