oleh

Advokad Lapor Penasehat Hukum Setya Novanto, Ini Dalihnya

MATARAKYAT-JAKARTA | Mangkirnya Setya Novanto, Ketua DPR RI dari panggilan penyidik KPK untuk ketiga kalunya berbuntut panjang. Penasehat hukum Ketua Umum Golkar ini, Frederich Yunadi dilaporkan sejumlah advokad karena dinilai menghalang-halangi penyidikan.

Selain Frederich, ikut dilaporkan Pj. Sekjen DPR RI Damayanti dan Sandi Kurniawan, kolega Frederich. Perhimpunan Advokat Pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Fredrich Yunadi, pengacara Ketua DPR, Setya Novanto ke lembaga antikorupsi, Senin (13/11). Fredrich dilaporkan atas dugaan menghambat atau merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP yang sedang dilakukan KPK.

Fredrich diketahui menyarankan Novanto tidak memenuhi panggilan penyidik KPK untuk ketiga kalinya pada Senin (13/11). Selain menyebut pemanggilan Setnov harus berdasar izin Presiden, Fredrich berdalih sebagai anggota DPR, Novanto memiliki hak imunitas yang tidak dapat dituntut penegak hukum.

Sementara, Damayanti diketahui menandatangani surat ketidakhadiran Novanto saat dipanggil penyidik KPK pada Senin (6/11) lalu. Menurut Petrus, surat yang ditandatangani Damayanti tersebut menandakan tindak pidana merintangi penyidikan tidak hanya dilakukan orang perorang, tetapi telah menggunakan institusi negara, yakni DPR.

“Kami anggap penghambatan ini tidak hanya dilakukan oleh pribadi-pribadi, tetapi sudah menggunakan institusi negara. Karena DPR menyurati KPK menyatakan bahwa Setya Novanto tidak bisa hadir karena membutuhkan izin Presiden,” kata Petrus Salentinus, juru bicara Perhimpunan Advokad Pendukung KPK seperti dilansir Suara Pembaruan.

Dalam surat yang ditandatangani Damayanti itu, KPK dinilai tidak dapat memeriksa Novanto tanpa izin Presiden. Alasan ini berdasarkan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Padahal, kata Petrus, Pasal 245 ayat (3) UU MD3 menegaskan, izin Presiden tidak diperlukan jika pemeriksaan terkait tindak pidana khusus seperti korupsi.

Fredrich, Setya Novanto, Damayanti dan Sandy Kurniawan dilaporkan atas dugaan menghalangi atau merintangi penyidikan atau obstruction of justice yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor. Aturan ini menyatakan bahwa setiap orang yang merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara korupsi diancam dengan pidana minimum 3 tahun maksimum 12 tahun.

Tak hanya itu, Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih menyatakan salah satu kewajiban penyelenggara negara adalah wajib menjadi saksi.

“Kalau kewajiban menjadi saksi ini diabaikan meskipun sudah dipanggil secara patut dapat dipidana menurut undang-undang itu. Jadi ada dua undang-undang yang mendasari laporan itu Perhimpunan Advokat Pendukung KPK, yaitu itu diduga melanggar Pasal 21 tadi dan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 yaitu wajib menjadi saksi. Sebagai penyelenggara negara Setya Novanto diduga mengabaikan kewajibannya sebagai penyelenggara negara untuk menjadi saksi dalam perkara ini,” tegasnya. (Noor L)

Komentar

News Feed