oleh

Duh! PLN Sederhanakan Pelanggan Non Subsidi

MATARAKYAT-MAKASSAR | Bak petir di siang bolong membahana di telinga warga saat mendengar kabar jika PLN akan menyederhanakan pelanggan listrik mulai 900 KwH akan dijadikan 4.400 Kwh. Pemerintah diminta mengkaji terlebih duku renvana penyederhanaan golongan listrik non subsidi.

Kebijakan strategis berdasar kelebihan pasokan listrik ini diharapkan pemerinrah menimbang aspek penghematan energi dengan daya yang tersedia lebih besar maka akan mendorong seorang pelanggan lebih banyak menggunakan listrik.

Artinya jumlah listrik yang dikonsumsi akan bertambah, sehingga ujung-ujungnya pada potensi tambahan investasi di pembangkit.

Langkah penyederhanaan ini perlu dijelaskan kepada publik sebab publik atau para pelanggan listrik perlu diberitahu soal konsekuensi bila ada perubahan golongan pelanggan.

“Kalau ada perubahan golongan, berarti juga harus mengganti miniature circuit breaker (MCB) sekian juta pelanggan” kata Fabby, seorang penggiat LSM.

Di sisi lain, program penyederhanaan ini merupakan strategi PLN untuk memanfaatkan pasokan listrik yang berlebih. Padahal, pasokan tersebut tidak seharusnya dibebankan sebagai kebutuhan listrik rumah tangga masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan nasib pembangkit listrik swasta (IPP) dan PLN.

Lanjut dijelaskan Febby, pertumbuhan volume penjualan listrik memang sedang mengalami perlambatan konsumsi. Konsumsinya hanya mengalami kenaikan 1,17 persen jadi 108,4 Terra Watt hour (TWh) pada semester I-2017. Pada tahun lalu pada periode yang sama sempat tumbuh 7,8 persen.

Ia menyitir sejumlah data yang menyebutkan, rata-rata rumah tangga di Indonesia hanya menggunakan daya listrik di kisaran 2.200 VA. Ia khawatir, penambahan ini mendorong masyarakat menggunakan listrik secara tidak produktif.

Meskipun mungkin masyarakat memang akan rasional, karena biaya beban tinggi maka akan mengurangi penggunaan kajian secara matang perlu dibuat. Sebab, kesalahan strategi dalam penyederhanaan golongan listrik untuk rumah tangga dapat berpotensi menyusahkan PLN ke depannya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo), M. Ikhsan Ingratubun, meminta pemerintah merinci latar belakang penyederhanaan ini dan benefit konkret untuk UMKM. Ikhsan mengatakan, klaim pemerintah terkait keuntungan untuk UMKM ini masih rancu.

“Kalau dibilang ada dampaknya terhadap UMKM itu dilihat dari sisi apanya? Saya juga masih bertanya-tanya dampaknya. Kalau dibilang mengembangkan itu dikembangkan dari sisi apa?” kata Ikhsan kepada Tirto.

Ikhsan balik menilai, penyederhanaan ini justru menggiring UMKM mengubah pola konsumsi listrik. Ia meminta kebijakan penyederhanaan listrik ini perlu dibahas secara komprehensif dan melibatkan suara UMKM. Supaya, tidak ada kerancuan mengenai dampak keuntungan yang akan didapat UMKM.

“Kalau memang nyata untuk UMKM, kami pasti sangat mendukung. Kalau enggak, ini jeratan. UMKM enggak sadar nanti pemakaian listriknya meningkat.”

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah berhati-hati. Sebab, ini berdampak pada ekonomi masyarakat menengah bawah ini, yang notabene para pemilik UMKM.

“Justru ini dapat mengurangi daya beli mereka karena perubahan tagihan per bulan mengakibatkan biaya operasionalnya meningkat setiap bulan,” kata Ikhsan.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) sebelumnya telah memastikan rencana diberlakukannya penyederhanaan golongan listrik non-subsidi. Penyederhanaan dikenakan bagi pelanggan dengan golongan 900 VA (Volt Ampere) tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA.

Semua golongan tersebut akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom.

Namun, pemerintah menjamin upaya tersebut tidak akan memengaruhi pengeluaran biaya masyarakat.

“Tidak akan dikenakan biaya apa pun, dan besaran tarif per kWh tidak akan berubah,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangan resmi, kemarin. (*)

Komentar

News Feed