oleh

Kepsek SMAN 4 Tana Toraja Disinyalir Lakukan Pungli

-Daerah-2.538 views

Matarakyat| Beredarnya kwitansi  untuk pembayaran iuran SPP di SMAN 4 Tana Toraja membuat wakil Bupati Angkat Bicara, Pasalnya dalam aturan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 menegaskan bahwa Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Namun permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang telah berlaku itu masih banyak dilanggar oleh sekolah seperti yang dilakukan oleh pihak SMAN 4 TANA TORAJA (SMAN 1 SANGALLA)  di kecamatan Sangalla yang masih melakukan pungutan kepada siswa dengan istilah biaya peningkatan mutu pendidikan,  yang dimana mekanisme penarikan biaya tersebut bersifat mengikat,  wajib,  dan waktunya ditetapkan.

Sehingga warga mempertanyakan Uang Pungutan di SMAN Tana Toraja diperuntuhkan untuk apa?

“Iya, kami masih ada pembayaran uang osis sebesar 10.000/bulan yang dikumpul ke wali kelas, SPP sebesar 1 juta saat baru masuk  dan uang bulanan (biaya peningkatan mutu pendidikan) sebesar 75.000/bulan, tapi kalau uang SPP saya baru bayar 300.000 (tiga ratus ribu)  dari nilai 1 Jt”, ujar Finsensia siswa SMAN 4 Tana Toraja kepada Matarakyatmu.com, Jumat 17/11/2017 saat ditemui di rumahnya.

Dikonfirmasi Wakil Bupati Viktor Datuan Batara menuturkan, “Itu tidak dibenarkan dan kalau benar seperti itu maka itu pungli dan mestinya dilaporkan kepada saber pungli yang diketuai oleh Wakapolres atau langsung ke Kejaksaan”, ujar Viktor melalui via WhatsApp, sabtu 18/11/2017

Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa.

“Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan.

Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komite sekolah. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk mengenai penggalangan dana pendidikan. Bukan untuk mewajibkan pungutan,” ujar Mendikbud dalam pernyataannya, yang dikutip dari laman tribun.com

Terkait pungutan pendidikan berupa iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di satuan pendidikan menengah, Mendikbud menegaskan bahwa pungutan tersebut merupakan kewenangan daerah. “Sejak dulu SMA dan SMK memang tidak gratis. Kalau ada sejumlah daerah yang tidak mewajibkan biaya pendidikan di pendidikan menengah itu bisa saja. Penetapan iuran SPP itu memang kewenangan provinsi atau daerah dan sekolah,” ujar Mendikbud.

Mendikbud menyampaikan bahwa penarikan iuran SPP Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) biasanya dimaksudkan untuk memajukan sekolah.

Diterangkannya, biaya pendidikan pada SMA dan SMK di Indonesia memang tidak gratis. Namun, cukup banyak Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan menggratiskan biaya pendidikan untuk peserta didik melalui subsidi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SMA dan SMK di wilayahnya.

“BOS itu prinsipnya bantuan untuk sekolah agar dapat menyelenggarakan pelayanan minimal. Kalau sekolah ingin maju, tidak mungkin hanya mengandalkan dana BOS saja,” ujar Muhadjir.

Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 menegaskan bahwa Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

“Komite sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana dari bantuan dan/atau sumbangan,” ujar Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi Chatarina M Girsang.
Laporan : Wildan

 

Komentar

News Feed