oleh

Terbukti Kongkalikong Tender, PT Usaha Subur Sejahtera Serta PT Putra Jaya Kena Sanksi Denda Miliyaran Rupiah

Matarakyat| PT Passokorang Group beserta seluruh anak perusahaannya yang bergerak di bidang kontraktor didenda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai putusan Mahkamah Agung (MA).

Mereka dihukum melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persekongkolan tender sehingga PT Passokorang, PT Aphasko Utamajaya, PT Usaha Subur Sejahtera, PT Sabar Jaya Pratama, PT Putra Jaya, PT Latindo Graha Persada. Sehingga putusan MA menjatuhkan sanksi didenda terbilang tinggi.

Perusahaan kontraktor yang berbasis di makassar ini diketahui terlibat dalam persekongkolan proyek pengembangan infrastruktur jalan senilai Rp104,5 miliar di Sulbar.

Pada saat dikonfirmasi Ketua KPPU Kota Makassar Ramli Simanjuntak mengatakan, perkara PT Passokorang sudah banyak pertanyakan bahkan kami sudah berbicara di beberapa media terkait persoalan tersebut.

Kita yang pertama bongkar dari hasil pemeriksaan KPPU telah ditemukan fakta-fakta persidangan berupa dokumen maupun saksi yang menguatkan bahwa perusahaan tersebut melakukan persengkokolan tender.

Bahkan mereka pernah melakukan banding namun pihak Pengadilan Negeri tolak bandingnya, kemudian banding lagi di Mahkamah Agung tetap mereka ditolak dengan demikian keputusan KPPU berkekuatan hukum tetap dan mereka sudah siap membayar denda tersebut.” ucap ramli pada saat ditemui di gedung KPPU (20/11/17)

Tonton juga:

Lanjutnya, Untuk persoalan pembayaran denda, di KPPU mereka boleh meminta keringanan dengan cara mencicil langsung akan tetapi uang denda tersebut tidak masuk di KPPU akan tapi langsung masuk ke kas negara.

Lantas mengapa mereka masih bisa mengikuti proses lelang?, ” karena hasil putusan tidak ada mengatakan perusahaan tersebut di Blacklist jadi otomatis masih bisa ikut tender proyek, tujuannya agar mereka dapat membayar dendanya, seandainya  perusahan tersebut di blacklist, lantas dari mana mereka mau membayar?. nah, disitulah pertimbangan komisioner memutuskan sehingga perusahan tersebut masih bisa ikut tender.” terangnya

Sambungnya, Bahkan mereka melakukan gugatan baru di pengadilan negeri mamuju, coba nanti cek di pengadilan. tapi menurut kami itu sah-sah saja sebab setiap orang punyak hak untuk melakukan gugatan. Mungkin meraka menggugat kembali karena merasa dendanya cukup besar.

Bukan hanya kasus PT Passokorang saja yang kami tangani bahkan KPPU juga pernah bongkar kasus persekongkolan tender di PU Makassar dan praktik persekongkolan tender paket pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan kita juga tangani dan sementara mereka lakukan banding.

” Tahun ini pihak KPPU menangani Kasus persekongkolan tender di Selayar, Manado serta Ambon yang sementara dilidik.”

Baca juga link berikut ini:

http://14 / KPPU-L / 2016 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN TA 2015 dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Benteng Kabupaten Selayar APBN-P Tahun 2015

Kami berharap dengan banyaknya temuan persekongkolan tender yang ditangani KPPU membuat pengusaha sadar.

” pihak panitia maupun pelaksana jangan bersekongkol lagi, jangan lagi ada main atur-atur proyek, biar pelaku usaha yang baru muncul dapat kebagian dan pelaku usaha tidak usah lagi pinjam-pinjam perusahaan karena sudah banyak kami temukan pihak pelaksana proyek meminjam bendera perusahaan orang lain.”

kalau tidak mampu yaa, tidak usahlah berusaha, Kalau ingin betul – betul bersaing sehat harus profesional buat usaha.”kuncinya

Berikut daftar hitam dari KPPU:

http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/02/daftar-terlapor-larangan-tender-masih-berlaku

Laporan: icky

 

Komentar

News Feed