oleh

Ada Apa Status Pinjaman Pemda Torut Masih “Tanda Bintang” Dalam Anggaran Pendapatan 2018

-Daerah-1.631 views

MATARAKYAT-TORUT.  Semakin tak jelasnya status Pegawai Honor di semua OPD setoraja utara mengemuka dalam Paripurna DPRD Torut yang dilaksanakan pada hari senin malam, 27/11/2017 pukul 19:00 WITA .

Dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil konsultasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Sekretaris Banggar “Samli” mendapat  tanggapan dari beberapa anggota DPRD Torut seperti rencana akan “Rasionalisasi tenaga PHT tahun 2018” dan “Status akan pinjaman daerah 100 Milyar”.

“Rencana Rasionalisasi tenaga PHT menurut “Jhoni Sirande” dari politisi Golkar yang juga sebagai ketua fraksi Golkar toraja utara bahwa harus jelas karena hal ini tidak pernah muncul dalam rapat badan anggaran DPRD.

Ditambahkan juga oleh “Herman Pabesak” selaku anggota Banggar DPRD Torut bahwa selain merasionalisasi tenaga PHT ini diperjelas, saya juga mempertanyakan status akan pinjaman 100 Milyar.

Mengemukanya rencana merasionalisasi tenaga PHT dalam rapat paripurna tersebut juga mendapat tanggapan yang serius dari “JK. Tondok” bahwa usulan rasionalisasi tenaga PHT untuk tahun 2018 harus diperjelas “siapa yang usulkan” karena Banggar DPRD Torut tidak pernah mengusulkannya agar dikemudian hari jelas siapa bertanggung jawab akan hal tersebut.

Menjawab beberapa tanggapan  anggota DPRD tersebut,  “Stefanus Mangatta” yang menjabat sebagai ketua DPRD Torut menjelaskan bahwa mengenai saran usul “Rasionalisasi” tenaga honor disemua OPD tersebut diusulkan oleh Pemda Torut dan menyangkut status pinjaman 100 Milyar masih diberi tanda “Bintang” dalam anggaran pendapatan tahun 2018 dan masih akan dikonsultasikan serta itu belum masuk dalam beban anggaran 2018 terhadap cicilan ataupun bunga pinjaman.

Hal Rasionalisasi PHT tersebut sangat memilukan bagi para PHT nantinya karena dalam tahun 2017 ini saja mereka (tenaga honorer), telah mengemuka bahwa ada sekitar 3 bulan honornya tidak akan terbayarkan dan belum lagi uang makan makin tak jelas “apakah akan dibayarkan sesuai SK berlaku dan beban jam kerja yang diberlakukan sampai jam 4 sore atau tidak ?”

Namun rencana Rasionalisasi PHT tersebut, langsung terjawabkan karena di tolak oleh Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat, seperti yang disampaikan oleh “Jhoni Sirande” melalui telepon via whatsapp bahwa dalam Rapat Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Anggaran Tahun 2018 yang digelar pada hari ini,  Selasa 28/11/2017; maka diputuskan tidak akan dilakukan Rasionalisasi kepada PHT.

(Wildan)

Komentar

News Feed