oleh

Maju di Pilkada Wakil Rakyat Harus Mundur!

MATARAKYATMU.COM | Anggota DPR, DPD dan DPRD maju sebagai kontestan pada Pilkada diputuskan tetap harus mundur sebagai wakil rakyat sesuai putusan MK. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKB periode 2014-2019, Abdul Wahid.

Dalam dalilnya, Abdul Wahid menyatakan bahwa aturan yang menyatakan bahwa anggota DPR, DPRD, DPD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) peserta pemilihan, bertentangan dengan Pasal 76 ayat (4) UU MD3 yang menyatakan bahwa anggota dewan dapat menjalankan tugas dan atau wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya, yaitu selama lima tahun.

Dalam dalilnya pemohon menyatakan keberadaan anggota DPR, DPD dan DPRD bersifat kolektif kolegial, sehingga jika ada yang mengajukan diri sebagai kepala daerah, tidak akan mengganggu jalannya kerja legislatif.

Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa dua dalil pemohon tidak beralasan hukum. Hakim Konstitusi Aswanto mengatakan bahwa aturan perihal kewajiban pengunduran diri anggota DPR, DPD, DPRD jika ditetapkan sebagai paslon atau peserta pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, adalah sesuai dengan putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 tertanggal 8 Juli 2015.

Dalam penjelasannya, Aswanto mengatakan Putusan MK 33/PUU-XIII/2015 oleh DPR dan presiden dijadikan dasar mengubah UU Pilkada, sehingga Pasal 7 huruf s yang semula “menyatakan memberitahukan pencalonan”, menjadi menyatakan secara tertulis penguduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD sejak ditetapkan sebagai paslon dan peserta pemilu. “Ketentuan itu merupakan pelaksanaan dari putusan MK No.33/PUU-XIII/2015, sehingga pemohon tidak relevan lagi untuk mempersoalkan norma tersebut,” kata Aswanto saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/11).

Kemudian, lanjutnya, berdasarkan putusan MK nomor 17/PUU-VIII/2018 jelas dikatakan bahwa seorang yang terpilih sebagai kepala daerah, undang-undang memberikan hak memegang masa jabatan 5 tahun. Dengan demikian, apabila petahana diberhentikan menyebabkan kepala daerah yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah akan kehilangan jabatannya selama 5 tahun penuh. Untuk itu, oleh DPR bersama Presiden dituangkan dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a UU Pilkada menjadi terhadap calon kepala daerah petahana tidak perlu mengundurkan diri secara tetap, tetapi cukup mengajukan cuti di luar tanggungan.

Aturan tersebut, ungkap Aswanto, berbeda untuk anggota DPR, DPD, DPRD. Sebagaimana telah tegas dalam Putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 dikatakan harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis setelah ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepada daerah karena keikutsertaan anggota DPR, DPD, DPRD tidak akan mengganggu sistem kerja lembaga perwakilan itu sendiri mengingat, lembaga legislatif bersifat kolektif kolegial.

Oleh karena itu, Hakim MK menyatakan bahwa dua dalil yang diajukan pemohon tidak beralasan hukum. “Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Anwar Usman saat menjatuhkan amar putusan.

Dengan adanya putusan MK atas perkara nomor 45/PUU-XV/2017 ini, maka anggota DPR, DPD, DPRD yang menjadi paslon atau maju dalam pilkada harus menyatakan secara tertulis mengundurkan diri dari jabatan legislatif. (SPSuara Pembaruan

 

Komentar

News Feed